13 Mei, 2017

Pidana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

LEGAL OPINION
Question: Apa memangmya, ancaman hukuman paling buruk bila mengerahkan tenaga kerja ke luar negeri tapi tanpa izin resmi usaha pengerahan tenaga kerja karena hanya mengirim satu atau dua orang saja, tidak besar-besar amat untuk sampai perlu repot urus izin ini itu?
Brief Answer: Terdapat ancaman hukuman pemidanaan, meski hanya bersifat skala kecil kegiatan pengiriman / penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri, dimana vonis atas ancaman demikian diberlakukan secara tegas dalam praktik sehingga tidak dapat diremehkan. Pengiriman TKI ke luar negeri tanpa izin pemerintah, dapat diartikan sebagai tindak pidana human trafficking lintas negara.
PEMBAHASAN:
Banyak dijumpai kasus-kasus serupa, sebagaimana SHIETRA & PARTNERS kutip salah satu ilustrasi, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI perkara pidana register Nomor 533 K/PID.SUS/2015 tanggal 31 Desember 2015, dimana sang korban pada bulan Juni tahun 2013 berniat untuk menjadi TKI ke Malaysia karena dorongan keadaan kehidupan keluarga korban.
Pada saat korban berjumpa Terdakwa, korban menyampaikan keinginan saksi kepada Terdakwa bahwa sang korban ingin bekerja ke Malaysia sebagai pembantu rumah tangga, dimana Terdakwa mengaku bahwa dirinya dapat membantu memberangkatkan korban ke Malaysia dan akan mengantar langsung sampai Malaysia. Terdakwa juga yang akan mengurusi paspor korban.
Karena korban percaya dengan Terdakwa dan dia yang akan menguruskan semua persyaratan sampai korban berangkat ke Negara Malaysia untuk bekerja sehingga korban percaya dan langsung memberikan uang kepada Terdakwa untuk biaya tersebut.
Korban dijanjikan oleh Terdakwa bahwa korban akan diberangkatkan dan akan diantar langsung sama Terdakwa sampai ke Malaysia,namun dalam realisasinya di Bandara Internasional Lombok, korban berjumpa dengan 2  orang perempuan yang tidak dikenal korban untuk menemaninya ke Malaysia. Perbuatan Terdakwa diancam pidana berdasarkan norma Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
Terhadap tuntutan Jaksa Penuntut, yang kemudian menjadi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 68/Pid.Sus/2014/PN.Mtr. tanggal 29 April 2014, dengan amar sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa H. IZHAR HAMDI alias H. IZHAR alias H. AZHAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘dalam dakwaan Primair’;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H. IZHAR HAMDI alias H. IZHAR alias H. AZHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan asuransi’;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.”
Dalam tingkat banding, terbit putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 73/Pid/2014/PT.MTR. tanggal 16 Juli 2014 dengan amar sebagai berikut :
1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 68/Pid.Sus/2014/PN.Mtr., tanggal 06 Mei 2014, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa H. IZHAR HAMDI alias IZHAR alias H. AZHAR, tetap berada dalam tahanan.”
Sang Terpidana mengajukan upaya hukum kasasi, berkeberatan divonis telah melanggar hukum, dengan mendalilkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa hanya sebatas membantu sang TKI untuk membuatkan Paspor. Dimana terhadapnya, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
“Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
“Bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ‘Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan Asuransi’ dan oleh karena itu kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dibuat berdasar pertimbangan hukum yang benar baik mengenai pasal peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemidanaan kepada Terdakwa maupun pertimbangan pasal peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum putusan;
“Bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana menempatkan tenaga kerja Indonesia keluar negeri tidak disertai/memenuhi persyaratan perundang-undangan, Terdakwa minta biaya kepada korban sebesar Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk kepentingan persyaratan kerja di luar negeri, akan tetapi Terdakwa yang tidak mempunyai perusahaan pengerah tenaga kerja secara resmi berijin, Terdakwa hanya mengurus paspor korban dengan minta tolong orang lain, paspor yang dibuat bukan paspor kerja di luar negeri, melainkan paspor turis, Terdakwa tidak punya kontrak perjanjian kerja dengan pihak penerima kerja di Malaysia, Terdakwa berjanji untuk mengantar korban sampai ke Malaysia, akan tetapi Terdakwa hanya mengantar korban ke Bandara Lombok, yang berakibat korban tidak mendapat pekerjaan di Malaysia, disiksa agen di Malaysia, selanjutnya korban dapat melarikan diri ke Kedutaan Besar Republik Indonesia kemudian dipulangkan ke Indonesia;
“Selain itu mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan dalam pemidanaan;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : H. IZHAR HAMDI alias IZHAR alias H. AZHAR tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN. Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung website.

Syarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASIHANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi"). Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan Shietra. Menjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online. Reservasi Jadwal: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18.
- Email: konsultasi@hukum-hukum.com, hery.shietra@gmail.com

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM