30 Mei, 2017

Penyelundupan Hukum Konteks Anggota Koperasi

LEGAL OPINION
Question: Sebenarnya aturan main dalam hukum koperasi di Indonesia, koperasi boleh himpun dana dari masyarakat yang kemudian dijadikan anggota koperasi, atau koperasi hanya boleh himpun dana dari masyarakat yang telah terlebih dahulu menjadi anggota koperasi?
Brief Answer: Hati-hati dalam menjalankan opersional Koperasi. Pada prinsip hakekatnya, Koperasi berlangsung atas dasar asas gotong-royong antar anggota Koperasi (dari dan untuk sesama anggota Koperasi). Ketika konsep hakiki tersebut terbias, menjadikan Koperasi tak ubahnya badan hukum perseroan terbatas—sementara itu regulasi serta badan pengawas kedua jenis badan hukum tersebut saling berbeda (Koperasi disahkan dan diawasi oleh Kementerian Koperasi).
Pelanggaran atas hakiki falsafah badan hukum Koperasi demikian, memiliki ancaman pemidanaan, sebagaimana praktik peradilan yang memaknai manuver bisnis pengurus Koperasi yang menghimpun dana dari masyarakat non anggota yang kemudian baru dijadikan anggota, adalah “penyelundupan hukum”.
PEMBAHASAN:
Ilustrasi berikut SHIETRA & PARTNERS harapkan dapat menjadi pembelajaran, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI perkara pidana register Nomor tanggal 27 Oktober 2009, dimana Jaksa menyusun dakwaan secara alternatif, salah satunya ialah Terdakwa didakwa telah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari otoritas keuangan, sebagaimana diancam pidana Pasal 48 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2007, sebagai Manager Utama (Desember tahun 2006) KSU BMT Al-Amin, dan selaku Manager KSU BMT Al-Amin, Terdakwa bersama-sama dengan RAMBAT ISWANDI (Ketua KSU BMT Al-Amin) telah menghimpun dana dari masyarakat umum ke dalam KSU BMT Al-Amin dalam bentuk berbagai macam simpanan, antara lain simpanan Mudorobah biasa, Simpanan Mudorobah berjangka, serta penyertaan dalam bentuk saham KSU.
Hasil pengumpulan/penghimpunan dana dari masyarakat umum (bukan anggota koperasi) dalam bentuk simpanan dan saham seluruhnya berjumlah ± 400 orang dengan jumlah total dana seluruhnya ± Rp. 1.500.000.000,-. Penghimpunan dana dari masyarakat tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan RAMBAT ISWANDI tanpa seijin Pimpinan Bank Indonesia.
KSU BMT Al-Amin merupakan Koperasi Serba Usaha yang didirikan sebagai badan hukum dan disahkan oleh Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, yang kegiatannya sebagai koperasi dan hanya diperkenankan menghimpun dana dari anggota koperasi, bukan masyarakat umum.
Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur: setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari otoritas keuangan, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.
Sedangkan berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf a PP No. 19 Tahun 1995 tentang Koperasi, diatur bahwa simpanan atau simpanan berjangka harus dari anggota koperasi ataupun calon anggota, koperasi lain atau anggotanya. Sementara dalam pembelaannya, Terdakwa menyatakan bahwa koperasi yang dijalankan Terdakwa menghimpun dana dari calon anggota, sebagaimana dimungkinkan oleh PP No. 19 Tahun 1995.
Terhadap tuntutan Jaksa, yang kemudian menjadi putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 04/Pid.B/2009/PN.Klt. tanggal 07 Mei 2009, dengan pertimbangan hukum serta amar sebagai berikut :
“Menimbang, bahwa yang terjadi dalam perkara Terdakwa tersebut adalah koperasi yang dikelola Terdakwa telah menghimpun dana dari masyarakat yang sebelumnya bukan anggota atau calon anggota, akan tetapi setelah kemudian masyarakat menyerahkan dananya baru kemudian disodori blanko permohonan untuk menjadi calon anggota. Hal demikian adalah penyelundupan hukum;
MENGADILI :
- Menyatakan Terdakwa nama RAJI AHMAD NASRUDIN, SE sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Secara bersama-sama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu’;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.”
Dalam tingkat banding, yang menjadi putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 277/Pid/2009/PT.Smg tanggal 29 Juni 2009, dengan pertimbangan serta amar sebagai berikut :
“Menimbang, ... karena Terdakwa jabatannya sebagai manajer dalam Koperasi tersebut yang mempunyai tugas mengelola manajemen koperasi, membuat suatu produk usaha dan jasa usaha serta melaksanakannya dan melaporkan kepada ketua koperasi;
MENGADILI :
- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 7 Mei 2009, Nomor 04/Pid.B/2009/PN.Klt. yang dimintakan banding;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.”
Terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi, dengan alasan bahwa dirinya hanya menjalankan tugas sebagai seorang manajer, dimana Terdakwa mempunyai posisi yang harus menjalankan apa yang diamanatkan kepadanya sesuai kontrak kerja dan pedoman operasional KSU BMT Al Amin, sehingga Terdakwa adalah termasuk sebagai subyek yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi sebagai Manajer berdasarkan standar pedoman kerja yang melingkupi Terdakwa untuk terikat pada SK Pengangkatan dan Perjanjian Kerja.
Dimana terhadap dalil-dalil Terdakwa, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
“Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena kewenangan ada pada peradilan umum, tidak masuk kewenangan peradilan agama, karena belum terlingkup dalam Bank Syariah dan judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : RAJI AHMAD NASRUDIN, SE tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN. Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung website.

Syarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASIHANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi"). Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan Shietra. Menjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online. Reservasi Jadwal: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18.
- Email: konsultasi@hukum-hukum.com, hery.shietra@gmail.com

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM