Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Pelanggaran Berat Karena Melanggar Undang-Undang Sektoral

LEGAL OPINION
Question: Setiap bidang usaha, tentu ada aturan mainnya sendiri dalam hukum sesuai bidang usaha perusahaan. Nah, jika ada pegawai perusahaan yang melanggar sebuah aturan hukum terkait bidang usaha perusahaan, daripada mempertahankan pegawai yang bisa merusak reputasi perusahaan, apa bisa ia dikategorikan sebagai pelanggaran berat agar dapat di-PHK? Maksudnya, apa kriteria pelanggaran berat hanya merujuk pada kriteria yang dicantumkan dalam peraturan perusahaan?
Brief Answer: Bila memakai mazhab holistik, dalam arti memandang suatu perkara hubungan industrial secara luas, maka setiap bentuk pelanggaran fundamental yang bersifat serius, tidak hanya terkait pelanggaran seorang Pekerja / Buruh terhadap Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama, namun dapat berupa pelanggaran terhadap berbagai ketentuan hukum positif yang berlaku.
Sebagai contoh, seorang karyawan perbankan, diatur dalam Undang-Undang tentang Perbankan, untuk tidak melakukan kolusi dengan nasabah. Nah, ketika kaedah norma hukum perbankan dilanggar oleh seorang Pekerja perbankan, maka pihak Pengusaha dapat menyatakan bahwa sang Pekerja telah melakukan “pelanggaran fundamental yang bersifat serius” untuk kemudian diajukan pemutusan hubungan kerja (PHK) ke hadapan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
PEMBAHASAN:
Ilustrasi konkret dapat dijumpai dalam putusan Mahkamah Agung RI sengketa hubungan industrial register Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 21 Juni 2016, perkara antara:
- H. DEDI KURNIADI, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat; melawan
- PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk., selaku Termohon Kasasi dahulu Penggugat.
Tergugat adalah karyawan Penggugat yang bekerja sejak tahun 1988, dengan jabatan terakhir sebagai MIS Manager di Commercial Banking Jawa Barat. Upah terakhir yang diterima oleh Tergugat adalah sejumlah Rp15.351.000,00—terbilang besar namun terbukti tidak mampu mencegah sifat tamak seorang karyawan.
Sengketa timbul, ketika berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh audit internal Penggugat, pada bulan Desember 2014 ditemukan adanya pelanggaran oleh Tergugat sebagai berikut: Tergugat telah dengan sengaja melakukan rekayasa penyelesaian biaya dibayar dimuka atau PPX (Pre Paid Expenses) untuk biaya hubungan relasi (entertainment) dengan cara-cara sebagai berikut:
a. Membuat kuitansi fiktif sejumlah Rp3.300.000,00 yang mana dipakai untuk pembayaran green fee (biaya olahraga golf) dan FnB (biaya makan dan minum) dalam rangka membina hubungan relasi dengan PT. PI;
b. Membuat kuitansi fiktif sejumlah Rp2.244.000,00 untuk pembayaran green fee (biaya olahraga golf) dalam rangka membina hubungan relasi dengan PT. KJ;
c. Melakukan rekayasa dengan memasukkan keterangan yang tidak benar dalam formulir biaya hubungan relasi (entertainment), dimana dalam form tersebut Tergugat telah mencantumkan bahwa relasi atas nama TP. Su dan AS telah mengikuti kegiatan olahraga golf, biaya makanan dan biaya cadie tip. Namun faktanya ketiga relasi tersebut tidak ikut serta dalam kegiatan olahraga golf tersebut. Formulir biaya entertainment yang direkayasa tersebut adalah sejumlah Rp4.537.048,00.
Tergugat melakukan pula penyalahgunaan biaya dibayar dimuka atau PPX (Pre Paid Expenses) untuk sponsorship sejumlah Rp25.000.000,00 untuk acara Bali Orange Fun Bike yang diselenggarakan oleh PT. PI yang merupakan nasabah Penggugat. Biaya PPX tersebut seharusnya diserahkan seluruhnya kepada PT. PI sebagai penyelenggara acara Bali Orange Fun Bike, namun faktanya Tergugat hanya memberikan sejumlah Rp10.000.000,00 sedangkan sisa biaya PPX sejumlah Rp13.638.200,00 digunakan untuk:
a. Pembelian 3 buah sepeda sejumlah total Rp11.300.000,00 dimana pembelian tersebut bukan untuk kegiatan sponsorship tersebut;
b. Biaya olahraga golf di Mountain View Golf Club sejumlah Rp2.338.200,00;
Selain pelanggaran-pelanggaran sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah pula melakukan pelanggaran sebagai berikut:
a. Tergugat telah menerima uang dari TP yang merupakan nasabah Penggugat sejumlah:
i. Rp60.000.000,00 pada tanggal 12 Juni 2012;
ii. Rp25.000.000,00 pada tanggal 5 April 2012;
iii. Rp25.000.000,00 pada tanggal 27 April 2012 dan;
iv. Rp65.000.000,00 pada tanggal 27 April 2012.
Sehingga total uang yang diterima Tergugat dari TP adalah sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
b. Bahwa Tergugat telah menerima uang dari PT. PDP yang merupakan nasabah Penggugat sejumlah total Rp99.840.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
i. Rp14.830.000,00 pada tanggal 15 Desember 2010 dari PT. Panca Duta Prakarsa;
ii. Rp34.630.000,00 pada tanggal 23 Desember 2010 dari PT. Panca Duta Prakarsa;
iii. Rp50.380.000,00 pada tanggal 17 Januari 2011 dari karyawan PT. Panca Duta Prakarsa;
c. Bahwa Tergugat melalui istri Tergugat telah menerima uang dari US yang merupakan nasabah Penggugat sejumlah Rp27.500.000,00 pada tanggal 24 Februari 2012.
Bahwa atas seluruh penerimaan uang tersebut, Tergugat telah melanggar ketentuan yang berlaku di tempat kerja Penggugat, dimana setiap karyawan di tempat kerja Penggugat tidak boleh menerima imbalan/bingkisan dalam bentuk apapun juga baik berupa uang maupun barang.
Tergugat telah dengan sengaja melanggar dan tidak melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan undang-undang negara dan/atau perjanjian kerja bersama dan ketentuan-ketentuan serta prosedur-prosedur internal perusahaan, yaitu:
a. Pasal 49 ayat 1a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang mengatur:
“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.”
b. Pasal 49 ayat 2a Undang-Undang tentang Perbankan, 1998 yang mengatur:
“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank.”
c. PKB CIMB Niaga Pasal 58.1b yang mengatur:
“Menjalankan segala tugas dan kewajiban sebagaimana dalam rincian pekerjaannya dengan tanggung jawab, jujur, rajin, teliti dan tertib serta mentaati semua peraturan / tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.”
d. Kebijakan kode etik perusahaan bab A.11.03.05 hubungan dengan nasabah yang mengatur:
“Karyawan, termasuk anggota keluarganya, dilarang menerima segala macam bingkisan, hadiah, pelayanan, hiburan atau bentuk perlakukan khusus lainnya dari pihak manapun, nasabah, relasi dan rekanan yang mengharapkan kompensasi bisnis ataupun mempengaruhi pengambilan keputusan pada saat ini dan dikemudian hari dengan perusahaan.”
e. Kebijakan penegakan disiplin dan penentuan sanksi atas pelanggaran butir I.4 yang mengatur:
“Tindakan memanipulasi data dan/atau memberikan keterangan, instruksi serta informasi yang tidak benar (palsu) kepada nasabah, karyawan lain, supervisor dan/atau manajemen.”
f. Kebijakan penegakan disiplin dan penentuan sanksi atas pelanggaran butir N.1 yang mengatur:
“Menerima imbalan / komisi / barang / fasilitas dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusannya dalam memberikan fasilitas perbankan atau dalam memberikan pekerjaan pengadaan barang / jasa.”
Dengan demikian Penggugat menghendaki pemutusan hubungan kerja dengan Tergugat, mengingat Penggugat sebagai lembaga perbankan yang sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat sehingga wajib menjalankan peraturan perundang-undangan serta ketentuan prosedur yang dalam melaksanakan kegiatan usaha.
Dalam perundingan bipartit tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, karenanya Penggugat mencatatkan perselisihan pemutusan hubungan kerja kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat, sehingga Mediator menerbitkan Anjuran tertulis dengan substansi:
a. Agar para pihak dapat menerima dan tunduk kepada norma-norma yang disepakati di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) perusahaan (normatif);
b. Agar pihak pengusaha membayar/memberikan hak/uang pisah kepada sdr. Dedi Kurniadi dan pihak sdr. Dedi Kurniadi dapat menerima hak/uang pisah dari pihak pengusaha sesuai Pasal 66 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) perusahaan, sejumlah 1.25 kali upah atau sejumlah Rp19.188.750,00.”
Penggugat setuju dan menerima anjuran Disnaker, namun sang Pekerja berkeberatan. Sehingga, terhadap gugatan sang Pengusaha, Pengadilan Hubungan Industrial Bandung kemudian menjatuhkan Putusan Nomor 181/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg., tanggal 10 Februari 2016 dengan pertimbangan serta amar sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat dan mempertimbangkan oleh karena domisili hukum antara Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kota Bandung, maka seharusnya mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam melakukan mediasi diselesaikan oleh Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung akan tetapi selama proses mediasi Tergugat tidak menolaknya untuk diselesaikan oleh mediator di tingkat Provinsi Jawa Barat namun demikian produk Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat tidak menyebabkan batal demi hukum;
“Bahwa oleh karena Tergugat terbukti melakukan pelanggaran berat maupun melanggar Pasal 49 ayat (1.a dan 1.b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juncto Pasal 58;
MENGADILI :
Dalam Pokok Perkara:
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja bersama, peraturan kode etik perusahaan Penggugat dan peraturan internal Penggugat;
- Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat tanggal 1 Agustus 2015 sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Menyatakan dan menetapkan bahwa uang pisah atas pemutusan hubungan kerja adalah sejumlah Rp19.188.750,00 (sembilan belas juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).”
Sang Pekerja yang telah menyalahgunakan wewenangnya kemudian mengajukan upaya hukum kasasi, dengan argumentasi bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUUI/2003 tanggal 26 Oktober 2004, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Dimana terhadapnya, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan bukti-bukti yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat antara lain berupa pembuatan kuitansi fiktif. Dalam mempertimbangkan bukti tersebut tidak ada kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian;
- Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan konsekuensi dari pelanggaran tersebut dengan memutus hubungan kerjanya dengan kompensasi sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. DEDI KURNIADI, tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H. DEDI KURNIADI, Tersebut.”
...
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan