(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.

(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.
Jadikan sebagai Hadiah Terindah bagi Buah Hati Terkasih Anda. KLIK gambar untuk menemukan & memesan ratusan koleksi Anting Imitasi Impor KWANG EARRING. hukum-hukum.com menjamin legalitas toko online asesoris KWANG Earring, produk dikirim via kurir dari Jakarta ke alamat pemesan, dari Sabang hingga Merauke. Tampil muda, stylis, energetik dengan harga sangat terjangkau

23 Oktober, 2018

PENGATURAN FEE KURATOR KEPAILITAN & PENGURUS PKPU

ARTIKEL HUKUM
Regulasi terkait imbalan jasa (fee) Kurator kembali diperbaharui lewat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 jo. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus. Regulasi terbaru terkait fee kurator tersebut menimbulkan kontroversi yang tidak kalah hebatnya dengan regulasi sebelumnya. Untuk itu kita akan menelaah substansi yang diatur dalam peraturan ini.
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN IMBALAN JASA BAGI

KURATOR DAN PENGURUS

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Imbalan Jasa adalah upah yang harus dibayarkan kepada Kurator atau Pengurus setelah kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir.
2. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang  perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
3. Pengurus adalah orang perseorangan yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor yang diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang.
4. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
5. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.
Pasal 2
(1) Besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator ditentukan sebagai berikut:
a. dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian, Imbalan Jasa dihitung dari persentase nilai utang yang harus dibayar oleh Debitor;
b. dalam hal kepailitan berakhir dengan pemberesan, Imbalan Jasa dihitung dari persentase nilai hasil pemberesan harta pailit di luar utang; atau
c. dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali, besarnya Imbalan Jasa dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau pemohon dan Debitor dalam perbandingan yang ditetapkan oleh majelis hakim.
(2) besarnya persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Besarnya Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan tarif jam terpakai.
(4) Tarif jam kerja terpakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per jam dengan ketentuan tidak boleh melebihi nilai persentase tertentu dari nilai harta pailit.
Pasal 3
(1) Hakim dalam menentukan banyaknya Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, wajib mempertimbangkan pekerjaan yang telah dilakukan, tingkat kerumitan pekerjaan, kemampuan, dan tarif kerja dari Kurator yang bersangkutan.
(2) Tingkat kerumitan pekerjaan, kemampuan, dan tarif kerja Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
a. masa kerja sebagai Kurator;
b. besarnya atau banyaknya kasus kepailitan yang selesai ditangani;
c. nilai harta pailit yang pernah ditangani;
d. hal yang berkaitan dengan rekam jejak Kurator;
e. jumlah Kreditor; dan
f. tempat keberadaan harta pailit yang ditangani.
Pasal 4
(1) Besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator sementara ditentukan sebagai berikut:
a. dalam hal permohonan pernyataan pailit dikabulkan, besarnya Imbalan Jasa ditetapkan dalam rapat Kreditor yang pertama kali; atau
b. dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak, besarnya Imbalan Jasa ditetapkan oleh majelis hakim.
(2) Besaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayar (1) huruf b, ditentukan berdasarkan tingkat kerumitan pekerjaan, kemampuan, dan tarif kerja dari Kurator sementara yang bersangkutan.
Pasal 5
Imbalan Jasa bagi Pengurus ditentukan sebagai berikut:
a. dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir dengan perdamaian, besarnya Imbalan Jasa bagi Pengurus dibebankan kepada Debitor berdasarkan kesepakatan dengan pengurus yang ditetapkan oleh majelis hakim, dengan ketentuan paling banyak 5,5% (lima koma lima per seratus) dari nilai utang yang harus dibayarkan; dan
b. dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir tanpa perdamaian, banyaknya Imbalan Jasa Pengurus dibebankan kepada Debitor yang ditetapkan oleh majelis hakim, dengan ketentuan paling banyak 7,5 % (tujuh koma lima per seratus) dari nilai utang yang harus dibayar.
Pasal 6
Dalam hal terjadi penambahan Kurator dan Pengurus, banyaknya Imbalan Jasa ditentukan dalam rapat Kreditor dengan mempertimbangkan alasan penambahan Kurator dan Pengurus.
Pasal 7
Ketentuan mengenai banyaknya Imbalan Jasa bagi Kurator Balai Harta Peninggalan, berlaku ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Pasal 8
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan bagi Kurator dan Pengurus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan bagi Kurator dan Pengurus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
LAMPIRAN
BANYAKNYA IMBALAN JASA BAGI KURATOR
A. Besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator Dalam Hal Kepailitan Berakhir dengan Perdamaian.
Besarnya Persentase Imbalan Jasa bagi Kurator dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:
No.
Nilai Utang
Persentase
1.
Sampai dengan Rp50.000.000.000;- (lima puluh miliar rupiah)
5% (lima per seratus)
2.
Di atas Rp50.000.000.000;- (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000;- (dua ratus lima puluh miliar rupiah)
3% (tiga per seratus)
3.
Di atas Rp250.000.000.000;- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000;- (lima ratus miliar rupiah)
2% (dua per seratus)
4.
Di atas Rp500.000.000.000;- (lima ratus miliar rupiah)
1% (satu per seratus)

Contoh:
1. Nilai utang yang harus dibayar oleh Debitor Rp20.000.000.000;- (dua puluh miliar rupiah), besaran jumlah imbalan dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:
Nilai Utang dan Persentase
Jumlah Imbalan
5% (lima per seratus) dari Rp20.000.000.000;- (dua puluh miliar rupiah)
Rp1.000.000.000;- (satu miliar rupiah)
jumlah
Rp1.000.000.000;- (satu miliar rupiah)

2. Nilai utang yang harus dibayar Debitor Rp150.000.000.000;- (seratus lima puluh miliar rupiah), besaran jumlah imbalan dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:
No.
Nilai Harta dan Persentase
Jumlah Imbalan
1.
5% (lima per seratus) dari Rp50.000.000.000;- (lima puluh miliar rupiah)
Rp2.500.000.000;- (satu miliar lima ratus juta rupiah)
2.
3% (tiga per seratus) dari Rp100.000.000.000;- (seratus miliar rupiah)
Rp3.000.000.000;- (tiga miliar rupiah)
Jumlah
Rp5.500.000.000;- (lima miliar lima ratus juta rupiah)

3. Nilai utang yang harus dibayar Debitor Rp300.000.000.000;- (tiga ratus miliar rupiah), besaran jumlah imbalan dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:
No.
Nilai Utang dan Persentase
Jumlah Inbalan
1.
5% (lima per seratus) dari Rp50.000.000.000;- (lima puluh miliar rupiah)
Rp2.500.000.000;- (dua miliar lima ratus juta rupiah)
2.
3% (tiga per seratus) dari Rp100.000.000.000;- (seratus miliar rupiah)
Rp3.000.000.000;- (tiga miliar rupiah)
3.
2% (dua per seratus) dari Rp50.000.000.000;- (lima puluh miliar rupiah)
Rp1.000.000.000;- (satu miliar rupiah)
Jumlah
Rp9.500.000.000;- (sembilan miliar lima ratus juta rupiah)

4. Nilai utang yang harus dibayar Debitor Rp600.000.000.000;- (enam ratus miliar rupiah) besaran jumlah imbalan dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:
No.
Nilai Utang dan Persentase
Jumlah imbalan
1.
5% (lima per seratus) darai Rp50.000.000.000;- (lima puluh miliar rupiah)
Rp2.500.000.000;- (dua miliar lima ratus juta rupiah)
2.
3% (tiga per seratus) dari Rp200.000.000.000;- (dua ratus miliar rupiah)
Rp6.000.000.000;- (enam miliar rupiah)
3.
2% (dua per seratus) dari Rp250.000.000.000;- (dua ratus lima puluh miliar rupiah)
Rp5.000.000.000;- (lima miliar rupiah)
4.
1% (satu per seratus) dari Rp100.000.000.000;- (seratus miliar rupiah)
Rp1.000.000.000;- (satu miliar rupiah)
Jumlah
Rp14.500.000.000;- (empat belas miliar lima ratus juta rupiah)

B. Banyaknya Imbalan Jasa bagi Kurator dalam hal Kepailitan Berakhir dengan Pemberesan.
Besaran Persentase Imbalan Jasa bagi Kurator dalam hal kepailitan berakhir dengan pemberesan, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:
No.
Nilai Hasil Pemberesan
Persentase
1.
Sampai dengan Rp50.000.000.000;- (lima puluh miliar rupiah)
7,5% (tujuh koma lima per seratus)
2.
Di atas Rp50.000.000.000;- (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000;- (dua ratus lima puluh miliar rupiah)
5,5% (lima koma lima per seratus)
3.
Di atas Rp250.000.000.000;- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000;- (lima ratus miliar rupiah)
3,5% (tiga koma lima per seratus)
4.
Di atas Rp500.000.000.000;- (lima ratus miliar rupiah)
2% (dua per seratus)

Contoh:
1. Nilai hasil pemberesan di luar utang Rp20.000.000.000;- (dua puluh miliar rupiah), besaran jumlah imbalan dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:
Nilai Hasil Pemberesan dan Persentase
Jumlah Imbalan
7,5% (tujuh koma lima per seratus) dari Rp20.000.000.000;- (dua puluh miliar rupiah)
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)

2. Nilai hasil pemberesan di luar utang Rp150.000.000.000;- (seratus lima puluh miliar rupiah), besaran jumlah imbalan dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:
No.
Nilai Hasil Pemberesan dan Persentase
Jumlah Imbalan
1.
7,5% (tujuh koma lima per seratus) dari Rp50.000.000.000;- (lima puluh miliar rupiah)
Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
2.
5,5% (lima koma lima per seratus) dari Rp100.000.000.000;- (seratus miliar rupiah)
Rp5.550.000.000,00 (lima miliar lima ratus lima puluh juta rupiah)
Jumlah
Rpp9.250.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)

3. Nilai hasil pemberesan di luar utang Rp300.000.000.000;- (tiga ratus miliar rupiah), besaran jumlah imbalan dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:
No.
Nilai Hasil Pemberesan dan Persentase
Jumlah Imbalan
1.
7,5% (tujuh koma lima per seratus) dari Rp50.000.000.000;- (lima puluh miliar rupiah)
Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima juta rupiah)
2.
5,5% (lima koma lima per seratus) dari Rp200.000.000.000;- (dua ratus miliar rupiah)
Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah)
3.
3,5% (tiga koma lima per seratus) dari Rp50.000.000.000;- (lima puluh miliar rupiah)
Rp1.750.000.000.,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
Jumlah
Rp16.500.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus juta rupiah

4. Nilai hasil pemberesan di luar utang Rp600.000.000.000;- (enam ratus miliar rupiah), besaran jumlah imbalan dengan perhitungan sebagaimaan tercantum dalam tabel berikut ini:
No.
Nilai Hasil Pemberesan dan Persentase
Jumlah Imbalan
1.
7,5% (tujuh koma lima per seratus) dari Rp50.000.000.000;- (lima puluh miliar rupiah)
Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima juta rupiah)
2.
5,5% (lima koma lima per seratus) dari Rp200.000.000.000;- (dua ratus miliar rupiah)
Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah
3.
3,5% (tiga koma lima per seratus) dari Rp250.000.000.000;- (dua ratus lima puluh miliar rupiah)
Rp8.750.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
4.
2% (dua per seratus) dari Rp100.000.000.000;- (seratus miliar rupiah)
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
Jumlah
Rp25.500.000.000,00 (dua puluh lima miliar lima ratus juta rupiah

Debitor yang cerdas akan melakukan pendekatan persuatif terhadap para kreditornya, dengan memberikan pemahaman bahwa pailitnya debitor hanya akan merugikan para kreditor itu sendiri, karena yang paling diuntungkan oleh keadaan pailit atau upaya pailit ialah kurator itu sendiri, yang mana dapat mengurangi hak pelunasan piutang para kreditor, mengingat fee kurator didahulukan pembayarannya ketimbang para kreditor jenis/kriteria apapun.
Daripada harta debitor habis dipungut kurator, lebih baik dialokasikan untuk melunasi piutang para kreditor. Meski tidak dapat dilunasi sepenuhnya, paling tidak masih lebih baik dialokasikan untuk pelunasan piutang para kreditor tersebut.
Argumentasi inilah yang perlu dituangkan dalam bentuk perhitungan yang diproyeksikan dalam proposal penawaran pelunasan ketika debitor akan digugat pailit, sehingga sebelum permohonan pailit disidangkan untuk menunjuk kurator, debitor perlu bergerak cepat memberi pemahaman pada para kreditornya, terutama kreditor pemohon pailit, bahwasannya yang akan para kreditor itu dapatkan seandainya debitor jatuh pailit adalah lebih kecil ketimbang nilai pelunasan yang ditawarkan debitor yang tidak jatuh pailit.
Ketika kreditor pemohon pailit / PKPU sepakat dengan penawaran pelunasan atau separuh pelunasan oleh debitor, segera minta kreditor tersebut mencabut permohonan pailit / PKPU terhadap debitor.
Baik debitor maupun kreditor, hendaknya menghindari proses berganda PKPU yang berlanjut kepada Kepailitan, kerena Kurator dan/atau Pengurus akan mendapat fee secara berganda, oleh karena PKPU yang berlanjut pada Kepailitan Debitor tidak dihitung sebagai satu paket, namun sebagai dua paket terpisah yang masing-masing dipungut biaya imbalan oleh Kurator dan/atau Pengurus.
© SHIETRA & PARTNERS Copyright.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR.
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui).
Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST.

Disediakan beragam pilihan paket layanan MEMBERSHIP, bulanan maupun tahunan bagi pengguna jasa perorangan maupun korporasi. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi perusahaan.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan."

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa
Meminta dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah secara komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini.

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Menjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online. Menceritakan masalah hukum ataupun mengajukan pertanyaan hukum sebelum resmi menjadi klien, diberlakukan tarif konsultasi 2 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri saat menghubungi kami, diberlakukan 1,5 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri dan juga menceritakan masalah hukum sebelum resmi terdaftar sebagai klien, diberlakukan 3 kali ketentuan tarif normal. Mengaku-ngaku miskin atau berpura-pura tidak mampu, berlaku tarif 5 kali ketentuan tarif normal.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM