Ingin berjumpa dan berinteraksi langsung dengan Bpk. Hery Shietra, pendiri hukum-hukum.com, trainer, penulis, dan konsultan praktisi hukum bisnis?

“Untuk Mencapai Kesuksesan, Seseorang Harus Berani Membayar Harganya.”

Dibuka kesempatan pendaftaran half-day Training MENGUNGKAP RAHASIA HUKUM JAMINAN KEBENDAAN (Hak Tanggungan dan Fidusia), dibawakan langsung oleh Konsultan SHIETRA, tanggal 30 SEPTEMBER 2019, bertempat di Jakarta Barat (dekat Bandara Soekarno-Hatta, memudahkan akses lokasi bagi peserta dari luar kota), tiket @ Rp. 2.250.000;-. GARANSI CASHBACK 100%, TANPA SYARAT, BAGI PESERTA YANG MERASA BOSAN SAAT MENGIKUTI TRAINING YANG DIBAWAKAN TRAINER SHIETRA. Hanya Trainer SHIETRA yang berani memberi garansi demikian.

Ciri khas seminar / training yang dibawakan Konsultan SHIETRA ialah hanya mengupas praktik, bukan teori. Kursi peserta terbatas, booking segera, karena penyesalan selalu datang terlambat. Detail dan pendaftaran DI SINI.

Pengaturan Fee Kurator Kepailitan & Pengurus PKPU

ARTIKEL HUKUM
Regulasi terkait imbalan jasa (fee) Kurator kembali diperbaharui lewat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 jo. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus. Regulasi terbaru terkait fee kurator tersebut menimbulkan kontroversi yang tidak kalah hebatnya dengan regulasi sebelumnya. Untuk itu kita akan menelaah substansi yang diatur dalam peraturan ini.
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN IMBALAN JASA BAGI

KURATOR DAN PENGURUS

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Imbalan Jasa adalah upah yang harus dibayarkan kepada Kurator atau Pengurus setelah kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir.
2. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang  perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
3. Pengurus adalah orang perseorangan yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor yang diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang.
4. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
5. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.
Pasal 2
(1) Besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator ditentukan sebagai berikut:
a. dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian, Imbalan Jasa dihitung dari persentase nilai utang yang harus dibayar oleh Debitor;
b. dalam hal kepailitan berakhir dengan pemberesan, Imbalan Jasa dihitung dari persentase nilai hasil pemberesan harta pailit di luar utang; atau
c. dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali, besarnya Imbalan Jasa dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau pemohon dan Debitor dalam perbandingan yang ditetapkan oleh majelis hakim.
(2) besarnya persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Besarnya Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan tarif jam terpakai.
(4) Tarif jam kerja terpakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per jam dengan ketentuan tidak boleh melebihi nilai persentase tertentu dari nilai harta pailit.
Pasal 3
(1) Hakim dalam menentukan banyaknya Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, wajib mempertimbangkan pekerjaan yang telah dilakukan, tingkat kerumitan pekerjaan, kemampuan, dan tarif kerja dari Kurator yang bersangkutan.
(2) Tingkat kerumitan pekerjaan, kemampuan, dan tarif kerja Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
a. masa kerja sebagai Kurator;
b. besarnya atau banyaknya kasus kepailitan yang selesai ditangani;
c. nilai harta pailit yang pernah ditangani;
d. hal yang berkaitan dengan rekam jejak Kurator;
e. jumlah Kreditor; dan
f. tempat keberadaan harta pailit yang ditangani.
Pasal 4
(1) Besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator sementara ditentukan sebagai berikut:
a. dalam hal permohonan pernyataan pailit dikabulkan, besarnya Imbalan Jasa ditetapkan dalam rapat Kreditor yang pertama kali; atau
b. dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak, besarnya Imbalan Jasa ditetapkan oleh majelis hakim.
(2) Besaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayar (1) huruf b, ditentukan berdasarkan tingkat kerumitan pekerjaan, kemampuan, dan tarif kerja dari Kurator sementara yang bersangkutan.
Pasal 5
Imbalan Jasa bagi Pengurus ditentukan sebagai berikut:
a. dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir dengan perdamaian, besarnya Imbalan Jasa bagi Pengurus dibebankan kepada Debitor berdasarkan kesepakatan dengan pengurus yang ditetapkan oleh majelis hakim, dengan ketentuan paling banyak 5,5% (lima koma lima per seratus) dari nilai utang yang harus dibayarkan; dan
b. dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir tanpa perdamaian, banyaknya Imbalan Jasa Pengurus dibebankan kepada Debitor yang ditetapkan oleh majelis hakim, dengan ketentuan paling banyak 7,5 % (tujuh koma lima per seratus) dari nilai utang yang harus dibayar.
Pasal 6
Dalam hal terjadi penambahan Kurator dan Pengurus, banyaknya Imbalan Jasa ditentukan dalam rapat Kreditor dengan mempertimbangkan alasan penambahan Kurator dan Pengurus.
Pasal 7
Ketentuan mengenai banyaknya Imbalan Jasa bagi Kurator Balai Harta Peninggalan, berlaku ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Pasal 8
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan bagi Kurator dan Pengurus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan bagi Kurator dan Pengurus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
LAMPIRAN
BANYAKNYA IMBALAN JASA BAGI KURATOR
A. Besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator Dalam Hal Kepailitan Berakhir dengan Perdamaian.
Besarnya Persentase Imbalan Jasa bagi Kurator dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:
No.
Nilai Utang
Persentase
1.
Sampai dengan Rp50.000.000.000;- (lima puluh miliar rupiah)
5% (lima per seratus)
2.
Di atas Rp50.000.000.000;- (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000;- (dua ratus lima puluh miliar rupiah)
3% (tiga per seratus)
3.
Di atas Rp250.000.000.000;- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000;- (lima ratus miliar rupiah)
2% (dua per seratus)
4.
Di atas Rp500.000.000.000;- (lima ratus miliar rupiah)
1% (satu per seratus)

Contoh:
1. Nilai utang yang harus dibayar oleh Debitor Rp20.000.000.000;- (dua puluh miliar rupiah), besaran jumlah imbalan dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:
Nilai Utang dan Persentase
Jumlah Imbalan
5% (lima per seratus) dari Rp20.000.000.000;- (dua puluh miliar rupiah)
Rp1.000.000.000;- (satu miliar rupiah)
jumlah
Rp1.000.000.000;- (satu miliar rupiah)

2. Nilai utang yang harus dibayar Debitor Rp150.000.000.000;- (seratus lima puluh miliar rupiah), besaran jumlah imbalan dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:
No.
Nilai Harta dan Persentase
Jumlah Imbalan
1.
5% (lima per seratus) dari Rp50.000.000.000;- (lima puluh miliar rupiah)
Rp2.500.000.000;- (satu miliar lima ratus juta rupiah)
2.
3% (tiga per seratus) dari Rp100.000.000.000;- (seratus miliar rupiah)
Rp3.000.000.000;- (tiga miliar rupiah)
Jumlah
Rp5.500.000.000;- (lima miliar lima ratus juta rupiah)

3. Nilai utang yang harus dibayar Debitor Rp300.000.000.000;- (tiga ratus miliar rupiah), besaran jumlah imbalan dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:
No.
Nilai Utang dan Persentase
Jumlah Inbalan
1.
5% (lima per seratus) dari Rp50.000.000.000;- (lima puluh miliar rupiah)
Rp2.500.000.000;- (dua miliar lima ratus juta rupiah)
2.
3% (tiga per seratus) dari Rp100.000.000.000;- (seratus miliar rupiah)
Rp3.000.000.000;- (tiga miliar rupiah)
3.
2% (dua per seratus) dari Rp50.000.000.000;- (lima puluh miliar rupiah)
Rp1.000.000.000;- (satu miliar rupiah)
Jumlah
Rp9.500.000.000;- (sembilan miliar lima ratus juta rupiah)

4. Nilai utang yang harus dibayar Debitor Rp600.000.000.000;- (enam ratus miliar rupiah) besaran jumlah imbalan dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:
No.
Nilai Utang dan Persentase
Jumlah imbalan
1.
5% (lima per seratus) darai Rp50.000.000.000;- (lima puluh miliar rupiah)
Rp2.500.000.000;- (dua miliar lima ratus juta rupiah)
2.
3% (tiga per seratus) dari Rp200.000.000.000;- (dua ratus miliar rupiah)
Rp6.000.000.000;- (enam miliar rupiah)
3.
2% (dua per seratus) dari Rp250.000.000.000;- (dua ratus lima puluh miliar rupiah)
Rp5.000.000.000;- (lima miliar rupiah)
4.
1% (satu per seratus) dari Rp100.000.000.000;- (seratus miliar rupiah)
Rp1.000.000.000;- (satu miliar rupiah)
Jumlah
Rp14.500.000.000;- (empat belas miliar lima ratus juta rupiah)

B. Banyaknya Imbalan Jasa bagi Kurator dalam hal Kepailitan Berakhir dengan Pemberesan.
Besaran Persentase Imbalan Jasa bagi Kurator dalam hal kepailitan berakhir dengan pemberesan, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:
No.
Nilai Hasil Pemberesan
Persentase
1.
Sampai dengan Rp50.000.000.000;- (lima puluh miliar rupiah)
7,5% (tujuh koma lima per seratus)
2.
Di atas Rp50.000.000.000;- (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000;- (dua ratus lima puluh miliar rupiah)
5,5% (lima koma lima per seratus)
3.
Di atas Rp250.000.000.000;- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000;- (lima ratus miliar rupiah)
3,5% (tiga koma lima per seratus)
4.
Di atas Rp500.000.000.000;- (lima ratus miliar rupiah)
2% (dua per seratus)

Contoh:
1. Nilai hasil pemberesan di luar utang Rp20.000.000.000;- (dua puluh miliar rupiah), besaran jumlah imbalan dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:
Nilai Hasil Pemberesan dan Persentase
Jumlah Imbalan
7,5% (tujuh koma lima per seratus) dari Rp20.000.000.000;- (dua puluh miliar rupiah)
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)

2. Nilai hasil pemberesan di luar utang Rp150.000.000.000;- (seratus lima puluh miliar rupiah), besaran jumlah imbalan dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:
No.
Nilai Hasil Pemberesan dan Persentase
Jumlah Imbalan
1.
7,5% (tujuh koma lima per seratus) dari Rp50.000.000.000;- (lima puluh miliar rupiah)
Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
2.
5,5% (lima koma lima per seratus) dari Rp100.000.000.000;- (seratus miliar rupiah)
Rp5.550.000.000,00 (lima miliar lima ratus lima puluh juta rupiah)
Jumlah
Rpp9.250.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)

3. Nilai hasil pemberesan di luar utang Rp300.000.000.000;- (tiga ratus miliar rupiah), besaran jumlah imbalan dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:
No.
Nilai Hasil Pemberesan dan Persentase
Jumlah Imbalan
1.
7,5% (tujuh koma lima per seratus) dari Rp50.000.000.000;- (lima puluh miliar rupiah)
Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima juta rupiah)
2.
5,5% (lima koma lima per seratus) dari Rp200.000.000.000;- (dua ratus miliar rupiah)
Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah)
3.
3,5% (tiga koma lima per seratus) dari Rp50.000.000.000;- (lima puluh miliar rupiah)
Rp1.750.000.000.,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
Jumlah
Rp16.500.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus juta rupiah

4. Nilai hasil pemberesan di luar utang Rp600.000.000.000;- (enam ratus miliar rupiah), besaran jumlah imbalan dengan perhitungan sebagaimaan tercantum dalam tabel berikut ini:
No.
Nilai Hasil Pemberesan dan Persentase
Jumlah Imbalan
1.
7,5% (tujuh koma lima per seratus) dari Rp50.000.000.000;- (lima puluh miliar rupiah)
Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima juta rupiah)
2.
5,5% (lima koma lima per seratus) dari Rp200.000.000.000;- (dua ratus miliar rupiah)
Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah
3.
3,5% (tiga koma lima per seratus) dari Rp250.000.000.000;- (dua ratus lima puluh miliar rupiah)
Rp8.750.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
4.
2% (dua per seratus) dari Rp100.000.000.000;- (seratus miliar rupiah)
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
Jumlah
Rp25.500.000.000,00 (dua puluh lima miliar lima ratus juta rupiah

Debitor yang cerdas akan melakukan pendekatan persuatif terhadap para kreditornya, dengan memberikan pemahaman bahwa pailitnya debitor hanya akan merugikan para kreditor itu sendiri, karena yang paling diuntungkan oleh keadaan pailit atau upaya pailit ialah kurator itu sendiri, yang mana dapat mengurangi hak pelunasan piutang para kreditor, mengingat fee kurator didahulukan pembayarannya ketimbang para kreditor jenis/kriteria apapun.
Daripada harta debitor habis dipungut kurator, lebih baik dialokasikan untuk melunasi piutang para kreditor. Meski tidak dapat dilunasi sepenuhnya, paling tidak masih lebih baik dialokasikan untuk pelunasan piutang para kreditor tersebut.
Argumentasi inilah yang perlu dituangkan dalam bentuk perhitungan yang diproyeksikan dalam proposal penawaran pelunasan ketika debitor akan digugat pailit, sehingga sebelum permohonan pailit disidangkan untuk menunjuk kurator, debitor perlu bergerak cepat memberi pemahaman pada para kreditornya, terutama kreditor pemohon pailit, bahwasannya yang akan para kreditor itu dapatkan seandainya debitor jatuh pailit adalah lebih kecil ketimbang nilai pelunasan yang ditawarkan debitor yang tidak jatuh pailit.
Ketika kreditor pemohon pailit / PKPU sepakat dengan penawaran pelunasan atau separuh pelunasan oleh debitor, segera minta kreditor tersebut mencabut permohonan pailit / PKPU terhadap debitor.
Baik debitor maupun kreditor, hendaknya menghindari proses berganda PKPU yang berlanjut kepada Kepailitan, kerena Kurator dan/atau Pengurus akan mendapat fee secara berganda, oleh karena PKPU yang berlanjut pada Kepailitan Debitor tidak dihitung sebagai satu paket, namun sebagai dua paket terpisah yang masing-masing dipungut biaya imbalan oleh Kurator dan/atau Pengurus.
© SHIETRA & PARTNERS Copyright.

[IKLAN] Butuh & Mencari Souvenir Resepsi Pertunangan / Pernikahan? KLIK GAMBAR Temukan Koleksi

Souvenir Impor untuk Resepsi Pernikahan dari Thailand

(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Memukau dengan Harga Terjangkau [KLIK GAMBAR Lihat Koleksi]

KLIK GAMBAR untuk menemukan koleksi asesoris dengan harga terjangkau namun berkualitas, toko online anting Jakarta