Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Force Majeur dalam Hubungan Industrial

LEGAL OPINION 
Question: Apakah dapat dibenarkan pihak pengusaha mem-PHK pekerjanya dengan alasan keadaan kahar (force majeur)?
Brief Answer: Dapat saja, namun amat berisiko tinggi karena hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) maupun Hakim Agung memberlakukan kebijakan unsur keadaan kahar dalam hubungan industrial dengan sangat limitatif serta selektif guna menghindari penyalahgunaan oleh kalangan pemberi kerja. Jika pengadilan menilai unsur-unsur keadaan kahar tidak terpenuhi, maka PHK oleh pihak pemberi kerja akan dianggap sebagai melakukan efisiensi dengan ketentuan pekerja / buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
PEMBAHASAN:
Dalam putusan Mahkamah Agung RI tingkat kasasi sengketa hubungan industrial register perkara Nomor 435 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 30 Juli 2015, yang terjadi antara:
- CV. GEMILANG ARTHA PRIMA, sebagai Pemohon Kasasi, semula Tergugat; melawan
- ZAENAL MAS KOWIM, FARIZTIYO, dan MOCH. ARIFIN, selaku para Termohon Kasasi, semula para Penggugat.
Para Penggugat telah bertahun-tahun bekerja pada Tergugat, mendadak di-PHK namun pesangon yang diberikan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, maka Penggugat tetap berpatokan bahwa Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja berdasarkan efisiensi kerja.
Apabila itu yang menjadi alasannya—karena efisiensi—maka menurut Penggugat semestinya Tergugat memberi kompensasi uang pesangon berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut dibawah ini :
“Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/Buruh, karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian dua tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan effisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).”
Karena Penggugat diberikan uang pesangon yang besarannya tidak sesuai dengan Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan diatas, maka Penggugat menghadap Disnaker. Adapun yang menjadi anjuran tertulis Mediator Hubungan Industrial dinas tenaga kerja pemerintah kota Surabaya tertanggal 14 Nopember 2013, antara lain:
“Agar Pengusaha memberikan kepada Sdr. Zaenal Mas Kowim, Sdr. Moch. Arifin dan Sdr. Fariztyo, uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003.”
Karena Tergugat memutus hubungan kerja secara sepihak, maka Penggugat tidak bisa bekerja seperti biasanya dan karena itu Penggugat tetap mengajukan upah (proses) selama tidak dipekerjakan secara sepihak oleh Tergugat, karena Tergugat memutus hubungan kerja secara tanpa penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan untuk itu Penggugat mengajukan upah proses selama tidak dipekerjakan masing-masing 6 (enam) bulan, terhitung mulai tidak dikerjakan. Penggugat tampaknya sudah cukup familier dengan pendirian para hakim yang cenderung hanya memberi upah proses maksimum 6 bulan alih-alih meminta diberikan hingga putusan berkekuatan hukum tetap.
Terhadap gugatan pihak Pekerja, Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya kemudian menjatuhkan putusan Nomor 134/G/2014/PHI.Sby., tanggal 16 Maret 2015, dengan pertimbangan hukum serta amar sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1a, T-1b, T-3a, T-3b dan keterangan saksi tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa benar telah terjadi pengurangan wilayah/outlet dari Tergugat sebagai dampak adanya kebijakan dari PT. Unilever Indonesia,Tbk.”
“Menimbang, bahwa terhadap alasan Tergugat yang menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai akibat pengurangan wilayah distribusi karena kebijakan dari PT. Unilever adalah karena keadaan memaksa (force majeur) maka majelis berpendapat bahwa alasan Tergugat tersebut tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan secara hukum dan harus dikesampingkan. Majelis berpendapat bahwa suatu keadaan/kondisi dapat dikatakan force majeur seperti yang diatur dalam Pasal 1244—1245 KUH Perdata adalah apabila ada suatu keadaan yang menyebabkan suatu hak atau suatu kewajiban dalam suatu hubungan hukum tidak dapat dilaksanakan, antara lain diakibatkan oleh:
1. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir);
2. Kebakaran, perang, huru-hara, pemogokan dan epidemi;
3. Tindakan pemerintah dibidang moneter yang menyebabkan kerugian luar biasa;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat bukan karena keadaan memaksa (force majeur) akan tetapi merupakan pengurangan karyawan atau efisiensi, sehingga atas Pemutusan Hubungan Kerja tersebut Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Ketentuan Pasal 155 (1), (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa atas petitum Penggugat angka 3 dan angka 4 cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan.
MENGADILI :
Dalam Pokok Perkara :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus terhitung sejak putusan ini dibacakan yaitu tanggal 16 Maret 2015;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 155 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 164 ayat (3);
4. Menghukum Tergugat sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 164 ayat (3) untuk membayar tunai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah Penggugat selama tidak dipekerjakan dengan dibatasi hanya selama 6 (enam) bulan saja masing-masing untuk:
i. Sdr. Zaenal Mas Kowim sebesar Rp34.452.000,00;
ii. Sdr. Fariztiyo sebesar Rp54.462.000,00;
iii. Sdr. Moch. Arifin Sebesar Rp30.450.000,00;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;”
Dengan kata lain, keberlakuan Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta Pasal 1245 KUHPerdata telah dipersempit makna keberlakuannya. Adapun kaedah orisinil dari kedua pasal tersebut:
- Pasal 1244 BW: "Jika ada alasan untuk itu siberhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, bila tidak membuktikan bahwa hak tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya."
- Pasal 1245 BW: "Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya apabila karena keadaan memaksa (overmacht) atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan suatu perbuatan yang terlarang."
Merasa keberatan atas pendirian PHI yang membatasi keberlakuan kedua pasal KUHPerdata mengenai keadaan kahar (yang memang tampak sumir dan rawan disalahgunakan), Tergugat mengajukan upaya hukum kasasi, dimana kemudian Mahkamah Agung membuat pertimbangan hukum sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 April 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 29 April 2015 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Facti yang dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan sudah tepat dan sudah benar untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian didasari pertimbangan sebagai berikut:
“Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa PHK sepihak atas diri para Penggugat karena keadaan Force Majeur sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenannya PHK harus disertai dengan kompensasi sebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi CV. GEMILANG ARTHA PRIMA tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi CV. GEMILANG ARTHA PRIMA tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan