Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Kupas Tuntas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Alur serta Proses Kerja Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

LEGAL OPINION
Question: Apakah sudah ada standar atau alur kerja baku perihal PKPU dan Kepailitan dalam lingkungan Pengadilan Niaga sehingga tiada lagi multitafsir ketentuan hukum kepailitan maupun praktik-praktik yang menyimpang?
Brief Answer: Telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan. Dalam SEMA ini pula, MA RI menegaskan bahwa Hakim Pengawas berwenang atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan, untuk memanggil dan meminta penjelasan kurator, memberikan teguran tertulis kepada kurator dengan tembusan kepada organisasi kurator dan Menteri Hukum dan HAM, serta mengusulkan penggantian kurator kepada Majelis Hakim Niaga.
Salah satu contoh pengaturan dalam SEMA No. 2/2016: “Dalam hal permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh debitur, permohonan wajib dilengkapi dengan surat persetujuan dari kreditur mengenai pengusulan nama pengurus/kurator dalam permohonan. Surat persetujuan tersebut adalah syarat formil untuk dapat diterimanya permohonan.”—Meski menjadi timbul masalah baru, bagaimana jika para kreditor tidak bersedia mengisi surat persetujuan yang diajukan dari debitornya tersebut?
PEMBAHASAN :
PROSES KERJA
JANGKA WAKTU
ESTIMASI HARI DALAM PROSES (dihitung sejak tanggal Permohonan didaftarkan)
KETERANGAN
Permohonan Penyataan Pailit
Penerimaan & Pendaftaran Perkara
Hari yang sama
1 hari kerja
Pasal 6 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004
Pengajuan ke Ketua Pengadilan untuk Penetapan Majelis
2 hari kerja setelah tanggal permohonan didaftarkan
Maksimum hari ke 3
Pasal 6 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004
Penetapan Majelis Hakim dan Penetapan Hari Sidang
3 hari kerja setelah tanggal permohonan didaftarkan
Maksimum hari ke 4
Pasal 6 aat (5) UU No. 37 Tahun 2004
Pemanggilan Kreditor / Debitor
Kreditor harus sudah dipanggil 7 hari kerja sebelum sidang pertama diselenggarakan oleh juru sita / surat tercatat
--
Pasal 8 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004
Persidangan
Sidang Hari Pertama
20 hari kerja setelah tanggal permohonan didaftarkan (paling lambat).
Namun atas permintaan debitor, dapat ditunda sampai paling lama 25 hari kerja setelah pendaftaran.
Maksimum antara hari ke 21—26
Pasal 6 ayat (6) UU No. 37 Tahun 2004
Putusan Pailit
60 hari kerja setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan
Maksimum hari ke 61
Pasal 8 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004
Permohonan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Piutan)
Penetapan PKPU Sementara
3 hari kerja sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan (paling lambar)—yang diajukan oleh debitor.
20 hari kerja sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan (paling lambat)—yang diajukan oleh kreditor.
Apabila PKPU bukan merupakan jawaban terhadap permohonan kepailitan: maksimal hari kerja ke 4 setelah pendaftaran permohonan.
Apabila PKPU adalah jawaban terhadap Permohonan Kepailitan: maksimal hari ke 24 setelah pendaftaran permohonan.
Hari ke-23 PKPU Sementara putus.
Pasal 225 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004





Pasal 225 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004
Pemanggilan Debitor dan Kreditor
45 hari (paling lambat) terhitung sejak putusan PKPU Sementara diucapkan.
Hari ke-68
Pasal 225 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004
Pengumuman PKPU Sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.



Penetapan PKPU Tetap
45 hari setelah sejak putusan PKPU Sementara diucapkan.
Pengumuman tersebut (rencana perdamaian) harus dilakukan 21 hari sebelum tanggal sidang yang direncanakan (PKPU Tetap)
PKPU Tetap tidak selalu dibutuhkan.
Proses ini dapat dilewati apabila para pihak mencapai perdamaian  pada rapat kreditor tersebut yang paling cepat terjadi 21 hari setelah peentapan PKPU Sementara (hari 45 sejak pendaftaran), atau terjadi kepailitan lebih dahulu. PKPU Tetap terjadi paling lama pada hari ke 68 sejak pendaftaran gugatan kepailitan.
Pasal 226 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004
Berakhirnya PKPU Tetap
Penundaan dan perpanjangan tidak boleh melewati 270 hari setelah putusan PKPU Sementara diucapkan (paling lambar).
PKPU Tetap berakhir pada paling cepat 21 hari setelah setelah dimulainya PKPU Tetap, dengan asumsi bahwa 21 hari adalah aturan dalam pasal 225 ayat (2) yang menentukan jangka waktu minimal pengumuman rencana perdamaian sampai hari ke 270 setelah penetapan PKPU Sementara. Sehingga berakhirnya PKPU Tetap bisa terjadi antara hari ke-89 setelah pendaftaran permohonan sampai hari ke-293 setelah pendaftaran permohonan.
Pasal 228 ayat (6) UU No. 37 Tahun 2004
Pailit
Apabila jangka waktu PKPU Sementara berakhir, karena Kreditor tidak menyetujui pemberian PKPU Tetap atau perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (6) belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, pengurus pada hari berakhirnya waktu tersebut wajib memberitahukan hal itu melalui Hakim Pengawas kepada Pengadilan yang harus menyatakan Debitor (dalam) Pailit paling lambat pada hari berikutnya.
Hari ke-294 setelah pendaftaran permohonan (dalam konteks PKPU Tetap tidak juga berhasil melunasi seluruh piutang para kreditornya, maka otomatis debitor dalam PKPU jatuh dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya).
Pasal 230 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004.

Meski jauh dari lengkap, namun setidaknya terdapat ketegasan praktik baku di lembaga Pengadilan Niaga atas perkara PKPU maupun Kepailitan. Yang menarik, seperti disinggung dimuka, ketika Debitor mengajukan PKPU ataupun Pailit terhadap dirinya sendiri maka para kreditor akan diminta mengisi dan menandatangani formulir “Surat Pernyataan Tidak Keberatan Atas Nominasi Kurator”, dengan substansi format sebagai berikut:
Hal:   Pernyataan Tidak Keberatan         ... (nama kota), ... (tanggal)
          Atas Nominasi Kurator/                
          Pengurus Oleh Debitor                   Kepada Yth.
                                                                 Ketua Majelis Hakim Niaga
                                                                 Pada
                                                                 Pengadilan Negeri/Niaga
                                                                 ...
                                                                 di
                                                                 Tempat
Dengan Hormat,
Sehubungan dengan usulan penunjukan Sdr/i ... (nama kurator) sebagai Kurator oleh Debitor dalam perkara permohonan Pailit Nomor ... (nomor perkara), pada prinsipnya kami dapat menerima dan tidak berkeberatan atas usulan penunjukkan tersebut.
Demikian pernyataan ini kami sampaikan dengan itikad baik guna penyelesaian perkara kepailitan yang sedang berjalan.
Hormat kami,

... (kreditor)
Namun, apa yang akan terjadi bila kreditor tidak sepakat dengan penunjukkan kurator oleh pihak debitor terlebih tidak setuju atas permohonan PKPU/Pailit yang diajukan oleh debitornya tersebut? Kebiasaan praktik peradilan yang akan menjawabnya.
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan