Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Konsekuensi Hukum Tindakan Hukum Direksi dan/atau Komisaris yang Habis Masa Jabatannya berdasarkan Ketentuan Perseroan dalam Anggaran Dasar

LEGAL OPINION
Question: Ada dua pertanyaan yang hendak saya ajukan terkait pengurus perseroan terbatas. Pertama, bila dari sudut pandang seorang direksi / komisaris, seandainya direksi / komisaris tersebut tidak diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya, meski anggaran dasar perseroan menyatakan masa jabatan telah berakhir saat ini, namun direksi/komisaris tersebut tetap melakukan hubungan hukum dengan pihak di luar perusahaan dengan mengatasnamakan perseroan, apakah konsekuensinya? Pertanyaan kedua, bila dilihat dari sudut pandang pihak diluar perseroan yang melakukan hubungan hukum dengan direksi / komisaris tersebut, apakah memiliki suatu kepastian hukum bagi pihak diluar perseroan yang telah melakukan perikatan perdata dengan sang direksi / komisaris yang ternyata sudah habis masa jabatannya?
Answer: Mengingat Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri dan memiliki harta kekayaan serta kewenangan yang terpisah dari para pengurusnya, jika Direksi maupun Komisaris suatu Perseroan Terbatas (PT) sudah berakhir masa jabatannya berdasarkan anggaran dasar (AD) PT bersangkutan, maka ia secepatnya wajib disahkan segala tindakan hukumnya dan diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Bila tindakan Direksi maupun Komisaris ketika secara yuridis formil ia tidak lagi sebagai pejabat pengurus berdasarkan AD PT, karena masa jabatannya berakhir, dan atas tindakan tersebut tidak disahkan oleh RUPS untuk menjadi mengikat dan mengatasnamakan PT, maka segala tindakan yang bersangkutan menjadi mengikat pribadi mereka sebagai subjek hukum pribadi secara tanggung renteng hingga harta kekayaan pribadi mereka.
Sementara bagi pihak ketiga yang melakukan suatu perikatan perdata atau hubungan hukum terhadap pengurus yang semestinya tidak lagi menjabat karena berakhirnya masa jabatan mereka, bukanlah pihak ketiga yang beritikad baik sehingga ia tidak dapat menuntut pelunasan ataupun perikatan dan prestasi dari PT, karena susunan direksi dan komisaris yang masih berwenang terdaftar dalam “Data Perseroan Terbatas” yang dapat dimohonkan baik secara manual maupun secara online kepada Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM dengan mengajukan surat permohonan Data Perseroan dengan membayar sejumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
EXPLANATION:
Direksi memiliki kewenangan dan tanggung-jawab inherent berdasarkan undang-undang (legal mandatory) untuk melakukan pengurusan terhadap aktivitas dan kekayaan perseroan sementara Dewan Komisaris berwenang dan bertanggung jawab atas fungsi pengawasan terhadap Direksi.
Secara umum, ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), diantaranya:
Pasal 94 UU PT:
(1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.
(2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.
(3) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
(4) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota Direksi.
(5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.
(6) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.
(7) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.
(8) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan.

Pasal 111 UU PT:
(1) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.
(2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.
(3) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
(4) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris serta dapat juga mengatur tentang pencalonan anggota Dewan Komisaris.
(5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.
(6) Dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.
(7) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.

PANDANGAN HUKUM DAN REKOMENDASI :
Sebelum melakukan perikatan perdata dengan suatu wakil dari perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas, perlu dilakukan kepastian subjek yang berwenang mewakili / mengatasnamakan perseroan mengikat diri terhadap pihak di luar persroan, yakni lewat legal due dilligence, seperti mengakses data dalam “Daftar Perseroan”. Jika didapati fakta bahwa direksi perseroan yang akan dilakukan kerja-sama ternyata sudah habis masa waktu jabatannya, tanpa ada notifikasi kepada Kementerian Hukum atas pengangkatan direksi/komisaris lama maupun baru, rekomendasi yang SHIETRA & PARTNERS ajukan adalah di-“pending”-nya langkah kerja-sama sampai perseroan tersebut telah mengadakan RUPS yang mengangkat kembali direksi/komisaris perseroan bersangkutan.

Bagi perseroan, ketika mengadakan penggantian salah satu anggota Direksi, hendaknya anggota Direksi yang masih dipertahankan dalam jabatannya turut dinyatakan "diberhentikan dan diangkat kembali". Mengapa kedua hal tersebut penting?
Diberhentikan artinya anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris tersebut akan dimulai dalam posisi hitungan semula kembali, dimana dengan "diangkatnya kembali" mengakibatkan ia memiliki kewenangan bertindak atas nama perseroan sesuai dengan jangka waktu jabatan tersebut.
Sebagai contoh, AD PT menyatakan masa/jangka waktu jabatan Direksi maupun Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun. Ketika pada tahun ke-4, salah satu anggota Direksi atau Komisaris akan diganti, maka sebaiknya seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris turut diberhentikan untuk kemudian diangkat kembali bersama anggota yang baru, maka para anggota Direksi dan Komisaris tersebut tetap sah menjabat hingga tahun ke-9.
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan