Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Hukum Formil alias Hukum Acara, Bersifat Netral, sehingga Tidak Mengenal Istilah Retroaktif maupun Non-Retroaktif

LEGAL OPINION
HUKUM FORMIL TIDAK MENGENAL ISTILAH RETROACTIVE MAUPUN NON-RETROACTIVE
Question: Beberapa pihak memandang bahwa hukum acara tidak dapat berlaku surut, sementara beberapa pakar hukum lain berpendapat bahwa hukum acara dapat diberlakukan surut alias retroaktif. Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyatakan asas larangan retroaktif (berlaku surut) suatu ketentuan hukum. Permasalahan acapkali timbul karena adanya perbedaan persepsi dalam menafsirkan asas non-retroaktif dalam pembahasan perumusan suatu peraturan perundang-undangan maupun dalam praktiknya di peradilan. Apakah permasalahan hukum klasik yang jarang mendapat telaah seperti permasalahan tersebut diatas, tetap akan menjadi wacana tanpa suatu pandangan alternatif yang dapat menjadi solusi?
Answer: Sebagian besar sarjana hukum memandang bahwa ketentuan “hukum acara” atau yang lebih sering dikenal dengan istilah “hukum formil” dalam terminologi hukum, tidak dapat diberlakukan surut dengan menganalogikan sama seperti larangan retroaktif hukum materiil. Namun SHIETRA & PARTNERS berpendapat, isu mengenai larangan retroaktif tidaklah relevan dalam memandang ketentuan hukum acara/formil. Artinya, sejak suatu ketentuan hukum formil diberlakukan, maka sejak saat itulah atas segala permasalahan hukum, tunduk pada hukum acara tersebut, entah terhadap perkara yang timbul sebelum hukum formil tersebut dibentuk maupun setelahnya.
EXPLANATION:
Secara sosiologis, hukum formil menyerupai hukum administratif dan hukum tata-tertib. Contoh: suatu Kantor Pertanahan memiliki suatu SOP bagaimana melayani masyarakat. SOP tersebut merupakan autonomic legislation yang biasanya diterbitkan oleh pimpinan Kementerian Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Atas peraturan SOP internal kantor pertanahan yang anehnya justru mengikat pula para pengguna jasa kantor pertanahan, sama anehnya dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) mengenai kewajiban menempuh mediasi bagi para pencari keadilan di meja hijau dimana para pihak tidak dapat berkilah dari kewajiban tersebut, maka baik bagi pemegang sertifikat yang terbit tahun 1950 maupun sertifikat baru terbit belakangan ini, tidak diberikan perlakuan berbeda. Padahal, sebagaimana kita ketahui bersama, SOP alias “hukum acara” di kantor pertanahan pada tahun 1950 dan tahun 2015 memiliki SOP (hukum “beracara” di kantor pertanahan) dan peraturan administrasi yang berbeda. Begitupula bibit sengketa yang terjadi sejak tahun 1980-an, yang baru diajukan gugatan saat ini, tetap saja tunduk pada ketentuan wajib menempuh mediasi.
Dalam contoh lain, SEMA adalah hukum acara, dan ia tidak berbeda dengan hukum administrasi, dalam arti tata tertib beracara di persidangan. Tanpa melalui tahapan mediasi, tak dapatlah ia memasukkan berkas surat jawaban, pembuktian dan putusan. Pengadilan tidak akan perduli, apakah perkara tersebut terjadi pada tahun 1999 ataukah terjadi setelah PERMA tentang mediasi terbit. Pukul rata!
Atas pemberlakuan "pukul rata" demikian, dapat kita tarik kesimpulan, bahwa hukum acara / hukum formil, tidak memiliki relevansi dengan isu asas legalitas non-retroaktif. Hukum acara berlaku sebagai ketentuan baku/pokok terhadap semua yang menghadapnya saat ia diberlakukan, entah apakah permasalahan timbul jauh sebelum ataupun sesudah hukum formil tersebut diberlakukan. Entah terhadap subjek hukum yang lahir tahun 1950 atau yang lahir saat ini, diperlakukan sama dan sederajat. Itulah hukum administrasi negara.
Pandangan penulis ini pastilah mendapat banyak pertentangan dan bahkan penolakan oleh banyak akademisi dan praktisi. Sekali lagi, SHIETRA & PARTNERS hendak bertanya balik, apa jadinya bila dalam satu instansi pemerintah, SOP yang diberlakukan saling berbeda terhadap berbagai pemohon/pengguna jasa? Tentunya sangatlah tidak efektif dan tidak efisien. Sementara itu tata tertib administrasi bertujuan untuk mengefesiensikan segala input dan output. Itulah sebabnya, saya menyamakan hukum acara/hukum formil dengan hukum tata tertib administrasi negara maupun hukum tata tertib administrasi pengadilan.


KESIMPULAN: Hukum Acara / hukum formil wajib menjaga sikap netralitas, bercermin atas prinsip netralitas pelayanan negara terhadap warga negara. Sebagaimana dalam putusan-putusan Mahkamah Konsitusi, pengertian perlakuan diskriminatif yang dimaksudkan oleh Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya bukan perlakuan diskriminatif jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007, bertanggal 22 Februari 2008).
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan