Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Gugatan Ganti Rugi atas Pengeluaran Honorarium Advokat, Tidak Lazim namun Bukan Berarti Tanpa Solusi

LEGAL OPINION
Question: Apakah kami dapat mengajukan gugatan ganti rugi, atas biaya aktual atau nyata yang kami keluarkan selaku tergugat untuk ongkos mengewa pengacara dalam menghadapi pihak lawan yang menjadi penggugat?
Answer: Dalam tataran praktik peradilan, belum memungkinkan. Alasan yang dikemukakan pengadilan bersifat klise: “belum ada hukum acara yang menyatakan bahwa pihak lawan dalam gugatan harus menanggung biaya jasa pengacara maupun konsultan hukum”. Kembali pada konsep dasar hukum perdata, perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdata). Jika para pihak sebelum terjadi sengketa telah mengikatkan diri dalam suatu kesepakatan tertulis, bahwa jika terjadi sengketa, maka pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya hukum, dimana ongkos yang dikeluarkan untuk jasa hukum tersebut menjadi komponen yang dibebankan pada pihak pembuat pelanggaran sebagai “collateral damage” atas kausa prima pelanggaran tersebut. Dengan adanya kesepakatan tersebut, hakim akan melihat klausul yang telah disepakati, meski tetap dipagari oleh ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata maupun 1339 KUHPerdata. Apa parameter biaya yang dapat dituntut penggantian pada pihak lawan atas biaya jasa hukum tersebut? Kembali pada suatu sifat kepatutan. Jika Anda memilih jasa hukum yang mahal, maka itu menjadi beban Anda dari selebihnya biaya wajar untuk suatu jasa hukum. Masalahnya, hingga kini belum terdapat parameter / patokan nilai jasa hukum yang berlaku secara baku dan umum, sehingga yang disebut dengan "harga wajar" masih bersidat subjektif. Kedua, tiadanya kesepakatan dimuka berapa biaya jasa hukum yang harus ditanggung pihak lawan, mengakibatkan kesepakatan mengenai beban biaya bantuan hukum menjadi tidak memiliki kekuatan mengikat, karena tiadanya nilai spesifik biaya yang disinggung dalam kontrak.
EXPLANATION:
Yurispurdensi Mahkamah Agung RI No.635 K/Sip/1973 tanggal 4-7-1974 jo. Putusan PN Jakarta Pusat No.570/1971 G tanggal 12-10-1973 yang menyatakan bahwa honorarium advokat tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan.
Dalam gugatan perdata antara Suciwati (istri Alm. Munir) Vs. Garuda (maskapai penerbangan yang ditumpangi aktivis Munir), Tergugat menolak tuntutan penggugat yang membebankan biaya jasa pengacara sebesar Rp 1,3 miliar kepada para tergugat. Penolakan ini didasarkan pada yurisprudensi MA No. 635 K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974 tersebut yang menyatakan: Bahwa mengenai honorarium advokat tidak ada sesuatu peraturan dalam HIR yang mengharuskan seorang berperkara minta bantuan dari seorang pengacara, maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan.
Dalam wacana terbaru yang lebih bersifat progresif, dimana KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) membuat suatu usul bahwasannya terpidana korupsi harus menanggung biaya operasional KPK selama menyidik dan mendakwa, maka hal tersebut dapat dianalogikan dengan membebankan biaya ongkos faktual/aktual/riel yang dikeluarkan, dimana hal tersebut “mau tidak mau” harus dilakukan sebagai langkah untuk menindak pihak yang melanggar.
Logika dibalik usul KPK sederhana, jika tidak korupsi, maka KPK tidak akan menghabiskan anggaran negara untuk menyidik dan menuntut. Melakukan korupsi, konsekuensinya akan ada sumber daya negara yang "tersedot" untuk upaya memulihkan hak negara yang dikorup oleh pelaku. Sama seperti bila dalam perkara perdata, bila para pihak tidak membuat pelanggaran terhadap perjanjian maupun melakukan suatu perbuatan melawan hukum, tentunya pihak yang dirugikan akan sangat direpotkan untuk melakukan suatu langkah hukum guna memulihkan haknya karena pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tidak dengan sukarela mau memulihkan hak pihak korban dan tidak mau memperbaiki pelanggaran kontrak yang dilakukannya.
Adalah suatu konsekuensi logis bila hal demikian membutuhkan bantuan jasa hukum profesional dalam mendampingi ataupun memberikan konsultasi sebagai penasehat hukum.
Yang disayangkan, hingga saat ini, dari berbagai putusan pengadilan yang telah SHIETRA & PARTNERS simak dan eksaminasi, belum terdapat hakim yang berani beranjak dari zona nyaman untuk menghadirkan putusan progresif.
Kenyataan di lapangan membuktikan, banyak gugatan tanpa dasar diajukan oleh mereka yang mampu membayar lawyer, sementara pihak yang digugat secara tidak patut “mau tidak mau” harus mengeluarkan biaya jasa hukum untuk membela harkat martabatnya di pengadilan. Semestinya, atas itikad tidak baik penggugat yang mengganggu ketenangan pihak tergugat, dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang bersifat konstitusional dan membebankan biaya ganti rugi ongkos jasa hukum yang telah dikeluarkan oleh pihak Tergugat ketika putusan hakim menyatakan gugatan Penggugat “tidak diterima” ataupun "ditolak".
Dalam rangka/konteks kontraktual, hal tersebut dapat dimitigasi dengan membuat suatu klausul tersendiri khusus mengenai pembebanan ganti rugi/punitive damage ataupun suatu klausul mengenai sanksi. Yakni, bila salah satu pihak melanggar kontrak, biaya hukum yang ditimbulkan menjadi beban dari pihak yang membuat pelanggaran.
Tentu dasar hukum selain Pasal 1365 KUHPerdata, juga didasarkan pada Pasal 1337 dan Pasal 1339 KUHPerdata: kepatutan serta kebiasaan. Sekali lagi, hanya seorang hakim berwawasan terbuka dan realistis disamping rasional yang berani membuat putusan yang mencoba menerobos kekakuan guna mematahkan yurisprudensi yang melarang permintaan ganti-rugi atas ongkos jasa hukum yang secara nyata telah dikeluarkan (NOTE: secara patut dan wajar).

PENUTUP: Menurut J. Satrio, tuntutan ganti rugi atas pengeluaran honorarium staf hukum maupun pengacara termasuk dalam kategori ongkos dan merupakan suatu komponen kerugian yang riil. (Lihat J. Satrio, Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya, (Bandung: Alumni, 1999), hlm.179)
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan