Kode Etik Menjadi Manusia, Malu dan Takut Berbuat Jahat

ARTIKEL HUKUM

DISCLAIMER: Yang Anti Kritik, Dilarang Membaca Artikel Kritis ini. Berani Tetap Membaca, Tanggung Sendiri Akibatnya

Penulis kerap dirugikan oleh klien yang tidak membayar apa yang menjadi hak penulis selaku penyedia jasa layanan konsultasi hukum. Pelunasan tarif, hanya menjadi sekadar polesan bibir tanpa komitmen sang klien yang tampaknya memang sudah terbiasa ingkar janji, atau mungkin memang itulah tepatnya kerjaan utama dirinya.

Biasanya, seorang yang melanggar komitmen, adalah kerap terbiasa untuk melecehkan perjanjian yang telah disepakati. Seseorang yang kedapatan tangan berbohong, biasanya memang telah terbiasa berdusta. Tidaklah mengherankan pula bila dirinya kerap bermasalah dengan hukum. Tidak ada sarjana hukum manapun yang mampu menyelamatkan seorang pembual. Lihat saja nasib Setya Novanto. Sekali dua kali, ia lolos dari hukum berkat jasa pengacara. Namun mau melarikan diri sampai kapan? Kasus “papa minta saham”, dirinya lolos. Namun kembali dengan kasus “e-KTP”.

Tanggung Jawab Jabatan & Kehidupan Pribadi

LEGAL OPINION

Question: Bagaimana memisahkan antara masalah privat dengan jabatannya yang merupakan seorang pejabat negara? Maksudnya, apa bisa isu-isu terkait kehidupan privatnya bisa berimbas pada jabatan? Bukannya kehidupan privat itu disebut sebagai privasi? Apa dengan menjadi seorang pejabat, artinya tidak punya privasi lagi?

Menikmati Dana Kredit, Perjanjian Hutang-Piutang Tidak Lagi dapat Dibatalkan

LEGAL OPINION

Question: Memang apa betul masih bisa batalkan akta kredit meski uang pinjaman dari kredit sudah pernah digunakan untuk usaha?

Fungsi Nomor Letter C dan Persil dalam Sertifikat Tanah

LEGAL OPINION

Question: Di sertifikat tanah kami, ada tercantum nomor letter C dan persil. Fungsinya apa? Kok di sertifikat tanah BPN ini, ada istilah “Letter c” segala? Bukannya antara girik dan sertifikat. itu beda?

Menjadi Pemegang Saham Minoritas, Menyesal di Kemudian Hari

LEGAL OPINION

Question: Bukankah untuk menerbitkan saham baru, perseroan harus tawarkan dulu itu saham ke para pemegang saham? Bukankah artinya jika sudah punya saham lebih dari 10%, itu sudah aman untuk masuk sebagai pemegang saham? Kalau saham yang baru diterbitkan, ditawarkan kepada seluruh pemegang saham, maka persentase kepemilikan saham dapat tetap dipertahankan dengan ikut membeli, jadi semestinya aman, bukan?

Anjuran Mediator Disnaker Bersifat Personal, Orang-Perorangan Pekerja Pelapor

LEGAL OPINION

Question: Mediasi perundingan tripartit di Disnaker (Dinas Tenaga Kerja), bisa memakan waktu berbulan-bulan, sementara kondisi saat ini sudah di-PHK. Untuk hemat waktu, agar bisa segera mengajukan gugatan ke PHI (Pengadilan Hubungan Industrial), apa boleh pakai Surat Anjuran Disnaker yang dipunyai mantan pekerja lain, karena masalah hukumnya sama, antara para pekerja yang sebelumnya telah di-PHK dan kasus yang kini saya alami?

Resiko Direktur Mengundurkan Diri Tanpa Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham

LEGAL OPINION

KERUGIAN BAGI DIREKSI / PENGURUS PERSEROAN BILA TIDAK MENYELENGGARAKAN RUPS UNTUK MELAPORKAN PERTANGGUNG-JAWABAN

Question: Sebenarnya siapa yang paling berkepentingan agar RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) tahunan diselenggaran secara rutin?

Kebebasan Berkontrak dalam Pembentukan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

LEGAL OPINION

Question: Kata notaris yang biasa membuat akta pendirian maupun perubahan anggaran dasar perusahaan kami, anggaran dasar suatu perseroan terbatas non-“tbk” tidak bisa dibuat isi anggaran dasarnya secara bebas, karena notaris terikat oleh blangko yang sudah ditentukan oleh Kementerian Hukum, hanya bisa menentukan modal dasar, kedudukan perseroan, nama pemegang saham, tidak bisa buat aturan sendiri di Anggaran Dasar. Apa betul demikian?

Saat merubah anggaran dasar dengan agenda acara menambah modal dasar perseroan, notaris suka kasih saran bahwa itu hanya formalitas, artinya setelah dana tambahan modal dasar disetor, bisa seketika ditarik lagi dananya. Apa betul (penyelundupan hukum) semacam cara itu memang dibolehkan?

Artinya juga apa memang tidak boleh, semisal para pendiri atau para pemegang saham hendak membuat aturan internal perseroan, bahwa direktur wajib mendapat persetujuan atau izin tertulis dari komisaris, bila hendak membuat perjanjian yang mengikat perseroan selama paling lama 2 tahun, dan izin dari RUPS selama kontrak tersebut berlaku untuk jangka waktu paling lama 4 tahun atau lebih? Kata notaris rekanan kami, tidak bisa itu.

Kiat Menganulir Gugat Permohonan Audit Investigasi yang Diajukan Oleh Pemegang Saham

LEGAL OPINION

Question: Apakah ada strategi atau cara legal, untuk membuat niat ataupun gugatan salah satu pemegang saham minoritas yang meminta pengadilan untuk mengaudit investigasi terhadap keuangan, record transaksi, dan dokumen perseroan, dapat dianulir atau setidaknya dicegah?

Kelayakan Perjanjian Waralaba / Francise

LEGAL OPINION

Question: Di setiap proposal kerjasama francise, selalu investor jumpai keterangan bahwa perusahaan francise tidak menjamin keuntungan atau keberhasilan investor karena hanya memback-up dari segi manajerial dan SOP serta pasokan dan marketing. Sebenarnya apa yang paling penting agar pembeli lisensi francise tidak seperti ‘beli kucing dalam karung’, mengingat investasi awal pembukaan toko francise, tidak kecil nilainya?

Efisiensi Usaha Tidak Mensyaratkan Perusahaan Tutup Permanen, Mencegah Lewat Efisiensi Lebih Baik daripada Tutup Seluruhnya

LEGAL OPINION

Telaah Kasus “Law in Abstracto” Versus “Law in Concreto”

Question: Sebenarnya yang namanya PHK dalam rangka efisiensi usaha itu, dalam rangka untuk menyelamatkan para buruh lain agar tidak ter-PHK semua karena operasional perusahaan sepenuhnya tutup, atau memang hanya boleh ketika satu badan hukum perusahaan benar-benar tutup permanen? Bukankah efisiensi itu untuk mencegah terjadinya bangkrut, mengapa tampaknya kini seperti harus bangkrut dulu baru boleh efisiensi?

Wanprestasi yang Melahirkan Hak Pembatalan Kontrak Via Pengadilan

LEGAL OPINION

Question: Kalau ada salah satu pihak yang bersepakat dalam perjanjian, ternyata kini telah ingkar janji, maka apa saja yang bisa dituntut berdasarkan kesepakatan yang sebelumnya telah dituangkan dalam perjanjian?

PHK, Pesangon, dan Ongkos Pulang bagi Pekerja

LEGAL OPINION

Question: Kalau dipecat, apa bisa seorang pegawai juga menuntut ongkos pulang disamping pesangon ke pengadilan?

Kerugian Korban dalam Pidana Percobaan Pencurian

LEGAL OPINION

Question: Yang namanya pidana percobaan pencurian itu kan, barangnya tidak berhasil dicuri oleh si pelaku, tapi mengapa hakim bilang kalau pemilik barang mengalami kerugian akibat percobaan pencurian itu?

Pengusaha Menolak Perundingan Bipartit yang Diajukan Pekerja

LEGAL OPINION

Question: Saat mengadu ke Disnaker (Dinas Tenaga Kerja) terkait pemecatan sepihak, petugas Disnaker menanyakan apakah sudah dilakukan perundingan bipartit. Bagaimana cara menjawabnya, bila perusahaan menolak berunding?

Berjemaah Mencabut Keterangan Berita Acara Pemeriksaan

LEGAL OPINION

Question: Kata Pak Hery (SHIETRA & PARTNERS), BAP polisi tidak bisa secara begitu saja dicabut oleh seorang terdakwa, saat dihadapkan ke persidangan? Apa ada kemungkinan lain?

Tindak Pidana Korupsi Tidak Mengenal Kadaluarsa Penuntutan

LEGAL OPINION

Question: Di KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ada aturan perihal daluarsa hak menuntut ataupun mengadili oleh jaksa dan hakim. Undang-Undang tentang TIpikor (Tindak Pidana Korupsi) merupakan lex spesialis dari KUHP maupun KUHAP, namun tidak dijumpai pengaturan perihal daluarsa secara tersendiri. Apakah artinya Hukum Tipikor tunduk pada aturan di KUHP tentang apa yang tidak diatur secara tersendiri di UU Tipikor?

Janda Tanpa Anak sebagai Ahli Waris Bersyarat

LEGAL OPINION

Question: Sebenarnya aturan hukumnya bagaimana, untuk seorang janda yang belum memiliki anak terhadap harta peninggalan alharhum suami? Sebagai ahli waris ataukah bukan, sebenarnya?

Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (Mou)

LEGAL OPINION

Question: Ada yang bilang kalau MOU (Memorandum of Understanding) itu hanya sebatas seremonial yang tidak punya daya ikat apapun secara yuridis untuk perdata, apa betul demikian adanya?

Sengketa Tanah Tanpa Sertifikat

LEGAL OPINION

Question: Yang sering terdengar selama ini kan, orang bisa sengketa gugat-menggugat tanah di pengadilan, kalau ada sertifikat tanahnya. Namun gimana jika kepunyaan tanah itu tidak ada sertifikat tanahnya? Jika ada orang yang serobot tanah, tapi tanah itu tidak ada sertifikatnya, apa bisa orang yang menyerobot itu digugat ke pengadilan? Bagaimana nanti cara membuktikan, bahwa memang kami yang berhak atas tanah itu?

Idealnya Take Over Kredit Lewat Subrogasi

LEGAL OPINION

Question: Ada teman kerabat yang meminta tolong, bermaksud untuk menebus tanahnya yang dijadikan agunan ke bank, karena kini statusnya kredit macet dan terancam di lelang oleh bank. Apa saja resiko hukum yang mungkin terjadi, bila saya talangi hutang-hutang dia dengan melunasi hutangnya itu ke bank?

Pemilik Sertifikat Tanah Berhak Ganti Rugi Pembebasan Lahan

LEGAL OPINION

Question: Ini pemerintah gimana, ada orang lain klaim sebagai pemilik tanah namun ternyata tidak mampu menunjukkan bukti dokumen apapun, sementara saya bisa menunjukkan bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah, tapi panitia dari Kantor Pertanahan bilang kalau mau ambil uang ganti rugi pembebasan lahan, harus ambil sendiri uang ganti-rugi di pengadilan setelah terlebih dahulu bersengketa gugat-menggugat dengan pihak yang mengklaim tanpa bukti itu.

Ngapain saya harus repot gugat-menggugat dengan orang itu, toh saya punya bukti dan ia tidak. Apa memang setiap proses pembebasan lahan, selalu gitu? Kalau masih harus gugat ia yang turut mengklaim sebagai pemilik meski tidak punya bukti, maka buat apa saya selama ini punya sertifikat tanah? Jadi apa fungsi sertifikat tanah? Gimana jika yang mengklaim bisa mencapai belasan orang? Semua orang juga asal mengklaim sebagai yang punya.

Ketika Tergugat Meninggal saat Proses Persidangan

LEGAL OPINION

MEMBERIKAN CEK KOSONG, ARTINYA MENGAKUI BERHUTANG

Question: Keluarga ada minat ikut sebagai peserta lelang, tapi kok bisa, tidak ada sertifikat tanahnya, kata orang di Kantor Lelang Negara? Katanya juga menurut keterangannya, itu lelang eksekusi dari putusan pengadilan. Nantinya gimana bisa jadi pemilik bila dibeli?

Perjanjian Penyertaan Modal Vs. Perjanjian Pengelolaan Manajerial

LEGAL OPINION

BERMAKSUD MENGHEMAT, JUSTRU MERUGI LEBIH BESAR

Question: Sudah susah payah membangun dan membina suatu tempat usaha, ketika pada mulanya merugi sampai kemudian berhasil mendatangkan profit bersih, rekanan yang join usaha bersama kemudian secara tiba-tiba dan secara sepihak mengambil alih seluruh tempat usaha manajerial hingga keuangan. Sebagai rekanan dalam join ini yang sudah susah payah merintis, mempromosikan, dan membina, ditendang begitu saja. Bagaimana ini?

Sewa-Menyewa Tidak Melahirkan Kepemilikan Tanah

LEGAL OPINION

Question: Apa bisa, penyewa tanah mengklaim tanah itu sudah jadi miliknya, dengan alasan sudah menempati bidang tanah selama puluhan tahun? Bagaimana bila si penyewa juga yang dulu membangun rumah diatas tanah sewa?

Pekerja Meminta Maaf atas Pelanggaran Berat yang Dibuat Sebelumnya

LEGAL OPINION

Question: Betul, memang diakui sudah buat salah pada kantor. Tapi juga sudah minta maaf. Apa perusahaan memang bisa seketika itu juga memecat, sekalipun sebagai pegawai sudah meminta maaf dan mengaku sudah bersalah?

Tidak Selamanya Sertifikat Tanah Berumur 5 Tahun Terjamin Aman

LEGAL OPINION

BERHASIL MEN-SERTIFIKATKAN TANAH, TIDAK TERJAMIN AMAN 100%

Question: Kalau ada pihak penjaga tanah, yang kemudian menjual tanah milik saya tanpa seizin saya, apa bisa dipidana meski tanah itu belum ada sertifikat tanah saat diperjual-belikan tanpa sepengetahuan pemilik tanah?

Persaingan Usaha Semu Perusahaan Keluarga dalam Tender Pemerintah

LEGAL OPINION

Question: Kalau owner dari berbagai badan usaha yang ikut sebagai peserta tender pengadaan barang (yang diselenggarakan oleh) pemerintah adalah orang yang sama, apa ada resiko berhadapan dengan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), bila salah satu dari badan usaha itu kemudian lolos sebagai menang tender?

Pemegang Polis Terkecoh Tawaran Layanan Asuransi

LEGAL OPINION

Question: Bagaimana bila antara penjelasan agen asuransi dengan fakta realitanya berbeda, semisal jenis coverage asuransi yang disebutkan agen asuransi dan kenyataannya ternyata tidak seperti penjelasan dan tawaran agen itu, maka sejauh apakah perlindungan hukum bagi pemegang polis selaku konsumen jasa asuransi?

Aspek Hukum Mitra Kerja & Uang Kerohiman Pemutusan Kemitraan

LEGAL OPINION

Question: Saat ini semua tenaga kerja dijadikan seolah-olah adalah mitra dari pengusaha, semisal supir taksi, driver ojek online, tour leader, dsb, dengan tujuan agar tidak dapat meminta pesangon sekali waktu diputus hubungan kerjanya. Apa betul-betul tidak ada perlindungan hukum, bagi mereka yang dianggap semata sebagai mitra kerja ini?

Personal Guarantee dapat Membuat Para Ahli Waris Jatuh Pailit

LEGAL OPINION

Question: Memangnya jaminan personal (Personal Guarantee) dibebankan pula kepada ahli warisnya bila pemberi jaminan personal dikemudian hari meninggal dunia?

Sita Jaminan terhadap Saham Perseroan

LEGAL OPINION

Sekelumit Kendala Inbreng Berupa Bidang Tanah

Question: Saham suatu Perseroan Terbatas, apa bisa dijadikan sebagai objek sita jaminan?

Kredit yang telah Dinikmati, Perjanjian Hutang-Piutang Tidak dapat Dibatalkan Sepihak

LEGAL OPINION

TELAAH KASUS PENGGELAPAN AGUNAN OLEH KREDITOR, DENGAN MENYALAHGUNAKAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN

Question: Kalau sudah menggunakan uang pinjaman, maksudnya tidak mengembalikan uang kredit, apa mungkin debitor menggugat meminta agar perjanjian kredit dibatalkan?

Cara Kerja Logika & Argumentasi

ARTIKEL HUKUM

Semakin banyak berbicara, semakin terbuka ruang untuk dibantah dan dijungkalkan. Sementara, moralitas adalah argumentasi dalam derajat yang paling tidak terpatahkan. Kedua postulat tersebut, merupakan basic atau dasar dari segala seni / teknik beragumentasi.

Putusan Pidana dapat Bernuansa Perdata (Mengandung Perintah Bayar Ganti-Rugi)

LEGAL OPINION

KONTRIBUSI KESALAHAN KARENA MINIMNYA PENGAWASAN INTERNAL PERSEROAN TERKAIT PIDANA PENGGELAPAN

Question: Kalau ada pegawai bagian keuangan atau akunting yang memanipulasi isi laporan keuangan ketika diberikan pada direksi, maka itu artinya penggelapan, bukan? Berapa tahun biasanya penjara sebagai hukumannya?

Memahami Hubungan Hukum dengan Entitas Badan Hukum Grub Company

LEGAL OPINION

Question: Antara menggugat holding company yang ada di luar negeri dengan menggugat anak usahanya di Indonesia yang masih satu Grub Usaha, itu sama saja atau bagaimana? Jika ada anak usahanya di Indonesia, mengapa juga harus repot-repot mengajukan gugatan ke luar negeri.

Cara Membungkam Pemegang Saham Minoritas

LEGAL OPINION

Question: Hukum telah memberi perlindungan bagi pemegang saham minoritas, yang punya saham paling tidak 10 %. Jadi rasanya akan aman-aman saja menaruh inventasi pada perseroan terbatas sekalipun sebagai pemegang saham minoritas. Memangnya seperti apa, resiko yang mungin terjadi, bagi pemegang saham minoritas?

Karakter Alat Bukti Baru (Novum) untuk Peninjauan Kembali

LEGAL OPINION

Question: Sebenarnya yang dikategorikan sebagai novum untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, itu alat bukti yang sudah ada sebelum perkara berlangsung, ataukah baru muncul atau ditemukan setelah perkara diputus berkekuatan hukum tetap?

Antara Novum, Kasasi, & Peninjauan Kembali

LEGAL OPINION

Question: Kenapa Pak Hery (dari SHIETRA & PARTNERS) bilang kalau mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali, tanpa disertai adanya novum (bukti baru), maka dapat dipastikan PK akan ditolak Mahkamah Agung? Bukankah alasan mengajukan PK itu tidak hanya berupa adanya novum?

Perbedaan Pidana Penyiksaan dan Penganiayaan

LEGAL OPINION

Question: Apa ada bedanya, antara penganiayaan dengan penyiksaan? Apa mungkin, hanya melukai organ tubuh yang tidak vital, namun ternyata dipidana dengan tuduhan membunuh?

Advokat BOB SETYANEGARA di-Sanksi BLACKLIST PERMANEN

Dengan ini kami mengumumkan kepada khalayak ramai, bahwa kami telah MEMECAT SECARA TIDAK HORMAT Advokat BOB SETYANEGARA.

Agar tidak ada masyarakat yang menjadi korban, kami mempublikasi BLACKLIST terhadap Advokat BOB SETYANEGARA, dimana segala bentuk perbuatan Advokat BOB SETYANEGARA yang mencatut nama kami, agar tidak tertipu dan terkecoh.

Harap masyarakat berhati-hati, dimana kami telah mem-BLACKLIST Advokat BOB SETYANEGARA sejak tahun 2017, sehingga segala perbuatan Advokat BOB SETYANEGARA tidak lagi memiliki sangkut-paut dengan pihak kami.

Bila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh Advokat BOB SETYANEGARA, maka itu menjadi tanggung jawab pribadi Advokat BOB SETYANEGARA, baik secara perdata maupun pidana.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, demi menjadi pengingat bagi masyarakat agar tidak menjadi korban segala bentuk penipuan yang mengatas-namakan nama / brand kami.

Pidana Membuang Limbah Cair Tanpa Pengolahan

LEGAL OPINION

Question: Ada tetangga yang menjadikan rumahnya sebagai pabrik rumahan, namun aktivitasnya membuat got menjadi hitam dan berbau busuk, yang artinya limbahnya dibuang begitu saja ke got. Warga setempat cemas karena bisa mencemari air tanah. Harus bagaimana, lurah dan camat tidak bertindak meski sudah diberi laporan?

Teguran Moril Mahkamah Agung Terhadap Jaksa karena Tebang Pilih dalam Mendakwa

LEGAL OPINION

Question: Bagaimana jika terjadi tebang pilih, maksudnya hanya pihak-pihak tertentu saja yang didakwa dan dituntut, sementara pelaku (tindak pidana penyertaan) lainnya, tidak ikut dituntut pula? Jelaslah kalau terdakwa merasa tidak adil bila dihukum seorang diri, sementara pelaku lainnya justru tidak dituntut.

Demi Hukum Status Pekerja Berubah Menjadi PKWTT Sejak Pelanggaran Terjadi

LEGAL OPINION

Question: Yang disebut dengan “demi hukum” pekerja kontrak menjadi pekerja tetap atau permanen, itu kapan? Apakah sejak hakim mengetuk palu, atau sejak pekerja bersangkutan mulai bekerja, atau bagaimana?

Prinsip Hukum Non Self Incrimination

LEGAL OPINION

Question: Dikatakan oleh Pak Hery (SHIETRA & PARTNERS), kalau keterangan terdakwa tidak semestinya dijadikan alat bukti dalam sistem hukum acara pidana modern, dengan alasan bertentangan dengan doktrin non self incrimination. Tapi gimana jika seperti kasus Sengkon dan Karta, dipidana penjara bertahun-tahun, sebelum kemudian ada terpidana lain yang mengakui perbuatan yang dituduhkan pada Sengkon dan Karta. Tanpa pengakuan pelaku yang sebenarnya tersebut, mungkin saja selamanya Sengkon dan Karta akan diingat sejarah peradilan sebagai seorang kriminal.

Kiat Ketika Absensi Pekerja Dihapus Pengusaha, agar Upah Proses Tidak Hangus

LEGAL OPINION

MUTASI PEKERJA KE BADAN HUKUM LAIN, ILEGAL

Question: Perusahaan memutasi saya dan beberapa kawan ke perusahaan lain. Sempat menolak awalnya, namun atasan bilang kalau perusahaan yang akan menjadi tempat mutasi baru itu Grub Usaha. Apa alasan macam itu legal dimata hukum?

Melawan Status Tersangka Pidana Lewat Upaya Hukum Perdata

LEGAL OPINION

MELAWAN STATUS TERSANGKA LEWAT UPAYA HUKUM PERDATA

Question: Dulu saat objek rumah dieksekusi pengadilan, kan ada orang-orang dari kepolisian setempat yang jadi saksi dan eksekutor pengosongan tanah. Setelah objek tanah saya kuasai, kini si tereksekusi justru membuat laporan pemidanaan, bahwa propertinya diserobot. Polisi lalu menjadikan saya tersangka, padahal polisi semestinya tahu betul bahwa pelapor dulunya adalah tereksekusi sehingga tidak punya lagi hak untuk menuduh atau melapor.

Apa harus saya ajukan praperadilan? Sudah saya terangkan pada penyidik, bahwa pelapor punya itikad tidak baik, juga saya sodorkan bukti berita acara eksekusi, tetap saja status saya digantung sebagai tersangka hingga kini.

Perbuatan Melawan Hukum secara Berganda

LEGAL OPINION

Question: Kalau sudah bayar uang pembelian, tapi sertifikat tanah belum juga mau diberikan untuk dibalik-nama ke nama pembeli, bahkan belakangan hari baru ketahuan bila sertifikat itu dijadikan agunan olehnya di bank, itu namanya melanggar hukum, bukan?

Debitor Tidak Kooperatif, PKPU Menjelma Pailit

LEGAL OPINION

Question: Apa yang paling mungkin bisa terjadi, kalau debitor tidak mau koorpratif terhadap putusan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), semisal tidak mau terbuka dan transparan ataupun akuntabel terhadap proses pencocokan piutang, tidak mau ikut rapat kreditor, dsb?

Resiko Hukum Melanjutkan Praktik Tidak Sehat Badan Hukum

LEGAL OPINION

Question: Setelah diangkat jadi pengurus, barulah saya tahu kalau perusahaan ini bermasalah perihal akuntabilitas akibat mis-manajemen pengelola yang sebelumnya. Bila hal ini diungkap, maka dipastikan perusahaan akan kolaps dan bisa kena sanksi dari otoritas negara. Apa resikonya, bila praktik penutupan mis-manajemen ini saya tutupi, dan bahkan saya lanjutkan agar perusahaan bisa terus beroperasi?