Sertifikat Tanah Disita Pengadilan, Menjadi Agunan Kredit, dan BPN Menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan

LEGAL OPINION

Question: Apakah mungkin, sertifikat tanah yang sudah disita oleh pengadilan, bisa dijaminkan ke bank?

Gugatan Sengketa Tanah yang Tidak Tepat Sasaran, Tidak Rasional Mengakibatkan Mubazir

LEGAL OPINION

Question: Apa hal yang paling penting yang harus diperhatikan secara seksama, bila kita mau mendalilkan bahwa sebidang tanah yang sedang disengketakan itu benar-benar milik kita? Ada pihak lain yang mengklaim mereka yang punya seluruh bidang tanah itu, meski sebenarnya mereka hanya punya sebagian kecil dari tanah itu.

Mungkin Memang Sudah Adil, Apapun Kata Mereka

ARTIKEL HUKUM

Tidak adil! Itulah yang kerap kita lontarkan atau kita dengar, sebagai output dari pross peradilan di lembaga peradilan yang semestinya “adil”. Namun apa itu “adil” dan apa pula itu yang dimaksud dengan “tidak adil”? Bahkan mungkin para pemimpin negara yang tiran saja merasa tidak adil karena pada akhirnya nama dirinya menghiasi buku-buku sejarah pelajaran anak sekolahan, sebagai seorang diktator bersejarah yang patut dikenang—dikenang karena kepemimpinan “tangan besi”-nya.

Menguji Materiil Surat Edaran Mahkamah Agung ke MA RI, Niscaya atau Kemustahilan?

LEGAL OPINION

Question: Ibarat meminta Mahkamah Agung untuk “jeruk makan jeruk”, sebetulnya apa bisa peluang memohon uji materiil peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung itu sendiri, semisal bila ada warga keberatan terhadap satu atau beberapa pengaturan yang ada dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut?

Antara Kodrat Deterministik Genetik Kriminal & Daya Pilihan Bebas Manusia Berakal Budi, Hukum Pidana Tidak Pernah Mempertimbangkan Faktor GENOM

ARTIKEL HUKUM

David Hume (Hume’s Fork) : “Entah perbuatan kita telah ditakdirkan, sehingga kita terbebas dari tanggung jawab, atau terjadi begitu saja akibat sejumlah peristiwa acak, sehingga kita pun tidak usah bertanggung-jawab.”

Pernahkan hakim maupun legislator pembentuk undang-undang memperhatikan serta memperhitungkan faktor diluar niat batin pelaku kejahatan, seperti telah dibuktikan adanya “Faktor X” yang ditemukan oleh para ahli neurologi modern? Sebagaimana kita ketahui, kode genetik manusia telah berhasil dipetakan dalam beberapa dasawarsa terakhir, mengungkap berbagai misteri yang tidak pernah terpikirkan oleh para juris di pengadilan.

Pengacara Banyak Membuang Waktu Memungkiri Apa yang Tidak Perlu Dipungkiri

ARTIKEL HUKUM

Ada dua tipe manusia yang tidak perlu kita dengarkan sama sekali ucapan dan substansi tutur-katanya. Pertama, manusia dengan mental pendusta, yang hanya pandai berhobong, sehingga tidak ada satupun dari kata-katanya yang dapat dipercayai ataupun dipegang (mana yang jujur dan mana yang dusta, tak lagi dapat dipilah-pilah sehingga sebaiknya tidak dipercayai semua kata yang keluar dari mulut tersebut, bagai nila setitik rusak susu sebelangan).

Berbohong, adalah sebuah kebiasaan, tiada kebohongan yang bukan cerminan kristalisasi dari sebuah kebiasaan—kebiasaan buruk, tentunya. Kedua, jenis manusia yang tidak perlu kita dengarkan ucapannya, tidak lain ialah kalangan advokat, alias yang biasa dipanggil dengan sebutan beken “lawyer” atau pengacara, rajanya pengumbar “iming-iming dan angin surga” yang melenakan calon klien.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Menjadi Cerminan Cengeng dan Tidak Kreatifnya Pemerintah

ARTIKEL HUKUM

Pemerintah, tidak harus hanya menjadi sekadar regulator, namun juga harus menjadi eksekutor sekaligus ikut terjun berkecimpung dalam kegiatan pasar. Itulah potret negara hukum dan negara berkesejahteraan (welfare state) yang ideal. Indonesia, pada saat kini, selalu dan hanya mengandalkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk membentuk “harga pasar” yang diyakini sebagai jalan keluar atau solusi yang sebetulnya tidak solutif untuk jangka panjang, karena rekayasa pementukan harga demikian cenderung dapat dengan mudah “diakali” oleh kekuatan pemodal besar.

Betul bahwa liberalisme dapat menciptakan persaingan usaha tidak sehat bila tiada intervensi pemerintah, karena mekanisme pasar sejatinya tidak mengalir secara natural, namun banyak diwarnai persekongkolan antar pelaku usaha yang melakukan praktik kartel harga dan manipulasi distribusi, penguasaan pasar secara monopolistik, dan kesepakatan-kesepakatan lain yang motifnya ialah untuk memeras kalangan konsumen di dalam negeri. Namun mengapa intervensi pasar selalu dimaknai sebagai “pengaturan harga”? Mengapa intervensi pihak pemerintah tidak mulai dimaknai sebagai “ikut terjun sebagai pemain” dalam pasar bersangkutan?

Menunggak Kredit Bank BUMN/D Berujung Pidana Korupsi, Tindak Pidana Korupsi dalam Sektor Swasta

LEGAL OPINION

Question: Jika mendapat kredit dari bank negeri (milik pemerintah, BUMN/D) tapi tak melunasinya, apa pernah terjadi debitornya dipidana penjara korupsi, mengingat katanya dana milik Badan Usaha Milik Negara ataupun Milik Daerah itu tetap dikategorikan sebagai bagian dari keuangan atau kekayaan milik negara? Mengapa juga disebut korupsi karena merugikan, toh sudah ada agunan saat mengajukan kredit yang sewaktu-waktu bisa dilelang jika kredit macet cicilannya.

Sertifikat BPN Vs.Surat Keterangan Tanah Kepala Desa, Ambiguitas Sistem Pertanahan Nasional akibat Dualistis Rezim Pendaftaran

LEGAL OPINION

Question: Ini bagaimana bisa terjadi, sudah punya SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan), tapi bisa ada terbit surat keterangan tanah dari kantor desa untuk orang lain yang menerangkan bahwa tanah itu atas nama orang lain itu? Mengapa bisa ada kesan seolah ada dua lembaga berbeda yang berwenang menetapkan siapa pemilik tanah, antara BPN dan kepala desa?

Pidana Membangun Tembok Melewati Batas Pekarangan / Bidang Tanah Milik Tetangga

LEGAL OPINION

Question: Bukankah jika sampai ada tetangga yang saling berbatasan, membangun tembok melampaui batas tanahnya sehingga mencaplok sebagian bidang tanah milik tetangga, artinya pidana? Kan, tidak mungkin orang bisa bangun tembok melewati batas tanah miliknya, dengan tidak memasuki pekarangan milik orang lain atau milik tetangga.

Staf Legal Bukan Berfungsi untuk Melegalkan Setiap Manuver Bisnis Korporasi yang Ilegal

ARTIKEL HUKUM

Inilah yang sering diungkapkan oleh mereka yang berkarir sebagai “Staf Legal” di dalam suatu institusi swasta / korporasi, juga merupakan pengalaman penulis selama memulai profesi hukum sebagai “Divisi Hukum” pada suatu perusahaan swasta. Pernyataan yang terdengar sebagai polemik yang dilematis: Mengapa dengan menjadi staf legal perusahaan, seolah menjadi staf semata bertugas untuk melegalkan segala keinginan pimpinan perusahaan?

Kesepakatan Bukanlah Penentu Mutlak dalam Jual-Beli Tanah

LEGAL OPINION

Question: Bukankah dengan sudah adanya kata sepakat untuk jual beli tanah, maka artinya si penjual harus dan bisa dituntut di pengadilan jika tidak mau menyerahkan tanah yang dijualnya? Hukum perdata bilang bahwa jual-beli sudah terjadi bila ada kesepakatan.

Inisiatif untuk Memutus Hubungan Kerja Pekerja yang Melakukan Pelanggaran

LEGAL OPINION

Question: Kita sudah ketahui bersama, rekruitmen employee baru itu menjadi cost tersendiri bagi perusahaan, maka perusahaan yang sadar atas biaya rekruitmen terutama biaya sosial (social cost) pegawai baru yang masih butuh waktu adaptasi itu harus ditekan seminim mungkin dengan tidak membiarkan tingkat in—out karyawan begitu tinggi dalam satu tahunnya, karena berpotensi mengganggu produktivitas kantor secara keseluruhan.

Tapi jika ada satu atau dua pegawai yang tetap saja membuat pelanggaran terhadap peraturan perusahaan, sehingga perusahaan terpaksa juga untuk ambil kebijakan pecat mereka, maka yang sebenarnya akan dimaknai oleh hukum dan praktik pengadilan sebagai pihak yang paling berniat untuk memutus hubungan kerja (PHK) ini, apakah tetap dianggap perusahaan yang mem-PHK?

Cara Menentukan Barang Bukti adalah Betul Hasil Pidana Pencucian Uang ataukah Milik Pribadi Terdakwa atau Pihak Ketiga

LEGAL OPINION

Question: Ada barang milik keluarga kami yang kebetulan dipinjam dan dipakai oleh seorang kenalan, yang kini dirinya terjerat masalah hukum, pidana. Jaksa yang menuntut minta agar hakim merampas barang milik kami itu untuk dijadikan milik negara, hanya karena semata tersangkut masalah hukum kenalan kami itu sehingga terkena sita oleh polisi saat ia ditangkap dan ditahan hingga kini. Bagaimana caranya agar barang kami tersebut dapat kembali ke tangan kami?

Makna Pekerjaan yang Sekali Selesai dalam Konteks Hukum Ketenagakerjaan

LEGAL OPINION

Question: Bila di hukum tenaga kerja ada istilah ‘pekerjaan yang sekali selesai’, itu maksud dan implementasinya seperti apa? Jika berupa pesanan insidentil dari customer, termasuk juga sebagai kriteria itu sehingga boleh rekrut pegawai dengan kerja kontrak beberapa tahun saja?

Dua Putusan Saling Tumpang-Tindih Satu Sama Lain Meski Sama-Sama Berkekuatan Hukum Tetap

LEGAL OPINION

Question: Apa yang dapat dilakukan, bila sampai terjadi ada dua putusan yang eksis dalam dua register nomor perkara yang saling berbeda, tapi isi sengketa atau pokok perkaranya sama, sehingga antar putusan saling tumpang-tindih satu sama lain (overlaping)? Kedua putusan tersebut sama-sama telah berkekuatan hukum tetap statusnya (inkracht). Jadilah perselisihan kian berlarut, karena masing-masing pihak saling mengklaim sebagai pemilik yang sah berdasar kedua putusan dengan dua register perkara yang saling berbeda namun saling tumpang-tindih.

Isi Kesepakatan Dibawah Standar Norma, Dimaknai Telah Melepaskan Sebagian Hak-nya

LEGAL OPINION

Question: Katanya perjanjian tidak boleh dibuat dengan melanggar norma undang-undang. Semisal perusahaan mau mem-PHK (memutus hubungan kerja) pegawai dengan alasan efisiensi pabrik, tapi draf Perjanjian Bersama hanya menyebutkan kompensasi PHK efisiensi sebesar 1 kali pembayaran pesangon.

Apakah bisa, Perjanjian Bersama itu bila disepakati antara pihak manajemen dan pihak Serikat Pekerja, sewaktu-waktu digugat pembatalan oleh pegawai dengan menuntut pesangon 2 kali ketentuan, karena bila menurut undang-undang kompensasi PHK dengan alasan adanya efisiensi usaha maka pegawai berhak atas dua kali ketentuan pesangon normal?

Pemerintah yang Mencabut Izin secara Sewenang-Wenang, Melanggar Asas Kepastian Hukum Dunia Usaha

LEGAL OPINION

Question: Apa bisa dibenarkan, pihak pemerintah daerah yang sudah berikan izin operasional, mendadak mencabut atau membatalkan izin itu tanpa ada kesalahan dari pihak kami? Pihak pemerintah berdalih, bahwa itu hak mereka untuk memberikan izin dan mencabutnya sewaktu-waktu, karena mereka yang menerbitkan izin itu. Dunia usaha yang padat modal, butuh kepastian hukum! Bagaimana kami dapat berinvestasi atau mengundang investor, jika tidak ada kepastian hukum atas izin yang sebelumnya sudah didapatkan?

Memakai Putusan yang telah Dibatalkan Pengadilan, Dipidana Memakai Keterangan Palsu dalam Akta

LEGAL OPINION

Question: Apa ada ancaman pidananya, bila seseorang memakai suatu putusan pengadilan yang padahal diketahuinya telah dibatalkan oleh putusan pengadilan yang tingkatannya lebih superior, sehingga membuat orang lain mengalami kerugian akibat perbuatan tersebut?

Mengolah Bahan Tambang dari Penambang Tidak Berizin, Pidana Penjara & Denda

LEGAL OPINION

Question: Jika mau bikin usaha olah (pemurnian) bahan tambang, harus punya izin atau boleh bikin usaha rakyat tak berizin?

Ingkar Janji Membayar Tarif Layanan Jasa, Wanprestasi

LEGAL OPINION

Question: Mengapa masyarakat selalu berpikir secara picik, seolah untuk obyek jualan berupa barang yang dapat dilihat (intangible) si pembeli dapat ditagih dan diminta untuk membayar, sementara pengguna jasa yang telah menggunakan layanan jasa seakan-akan penyedia jasa yang berprofesi menjual jasa seolah tidak berhak menagih tarif atas jasa yang diberikan. Secara hukum, apakah ingkar janji membayar tarif jasa juga dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, atau hanya sebatas jualan barang berwujud yang dapat ditagih pembayarannya?

Resiko Membeli Tanah SHGB Diatas HPL, Terancam Tidak dapat Diperpanjang dan Gugur

LEGAL OPINION

Question: Jika mau membeli tanah HGB, apa yang paling harus diperhatikan paling utamanya?

Perjanjian Perdata Bersifat Extra Teritorial, Mengikat Subjek dan Objek dimana pun Berada

LEGAL OPINION

Question: Sebenarnya jika kita buat perjanjian bisnis, itu daya ikatnya hanya sebatas di wilayah Indonesia ataukah juga tetap mengikat sekalipun para pihak di dalam perjanjian itu kemudian berada di luar wilayah Indonesia?

Mahkamah Agung Belanda (Hoge Raad) Berkiblat Common Law, Bukan Lagi Civil Law

ARTIKEL HUKUM

KONSISTENSI ANTAR PUTUSAN SEBAGAI PILAR PEMBANGUNAN HUKUM BERKEADILAN, KEPASTIAN HUKUM SEBAGAI PANGLIMA

Banyak Sarjana Hukum Indonesia yang dengan demikian yakinnya menyebutkan bahwa Indonesia memang sudah kodratnya menganur sistem keluarga hukum Eropa Kontinental ala Civil Law, berdasarkan asas konkordansi yang diadopsi dari hukum Kolonial Hindia Belanda. Pendapat demikian betul adanya, bila konteksnya ialah 200 tahun yang lampau. Namun sama sekali tidak relevan bila paradigma demikian masih dipertahankan hingga saat kini—alias mental terjajah masih kental dalam benak para juris maupun para kaum intelek hukum di Tanah Air.

Bandul pergerakan perkembangan hukum di Negeri Belanda terus bergerak dan me-modern-kan diri, sebagai tanggapan responsif para juris di Belanda terhadap tuntutan zaman yang membutuhkan sebentuk kepastian hukum yang “betul-betul serba pasti”, sementara praktik hukum dan peradilan di Indonesia tetap saja stagnan (serba tidak pasti), tidak berubah dari paradigma hukum sejak 200 tahun lampau, bahkan masih menggunakan berbagai produk legislasi warisan Kolonial Hindia Belanda.

Tips Mengkriminalisasi Pelaku Pidana dengan Sanksi yang Membuat Jera

LEGAL OPINION

Question: Ada rasa ingin memberi pelajaran keras, dengan satu tujuan, membuat karyawan pelaku pencurian uang perusahaan yang baru saja ketahuan memotong uang dari kas kantor tanpa sepengetahuan pimpinan, bisa dihukum penjara seberat-beratnya. Apa mungkin ada cara untuk itu?

Kesepakatan Dibatalkan karena Gugatan Pembatalan, Perjanjian Bukanlah Harga Mati

LEGAL OPINION

Question: Sesuatu yang sudah disepakati, apa masih boleh dibatalkan sepihak? Jika tidak boleh, berarti rekanan bisnis dalam perjanjian ini, bisa seenaknya membuat hubungan kerja sama menggantung tanpa kepastian karena hingga saat ini yang bersangkutan tidak menunjukkan itikad baik untuk memulai proyek pengerjaan sesuai kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian. Jika makin dibiarkan berlarut-larut, semakin rugi pihak kami jadinya.

Pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan Tidak identik Pelanggaran Berat

LEGAL OPINION

Question: Bedanya dimana, antara melanggar peraturan perusahaan dan melakukan pelanggaran berat?

Tiada Bukti Menyetor Modal Dasar, Pemegang Saham Semu / Fiktif

LEGAL OPINION

HAK PEMEGANG SAHAM DITUNDA SAMPAI MODAL DASAR EFEKTIF DISETOR KE REKENING PERSEROAN

Question: Yang namanya pemegang saham, kan nama pihak-pihak yang tercantum dalam Anggaran Dasar atau Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT). Kalau aktanya dan Surat Keputusan Menteri terkait perubahan modal dasar perseroan maupun pengesahan Akta Pendirian, sudah ada dicantum nama-nama pemegang saham beserta jumlah saham yang sudah disetor dan proporsional saham yang dimilikinya atas perseroan tersebut, maka apa si pemegang saham itu masih harus ditanya-tanya adanya bukti ia dulu pernah setor modal dasar perseroan ketika ia hendak menjual sahamnya tersebut kepada pihak luar?

Terdakwa Dipidana, Demi Hukum Dipenjara. Terdakwa Dibebaskan, Demi Hukum Dibebaskan dari Tahanan

LEGAL OPINION

Question: Jika saat masih sebagai tersangka dan terdakwa, tidak ditahan di rutan (rumah tanahan), lalu dalam putusannya dikemudian hari meski dinyatakan oleh hakim bahwa terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana dan menghukum penjara selama sekian tahun, tapi tak ada perintah agar terpidana ditahan dalam amar putusan, apa artinya si terpidana tidak harus menjalani masa hukuman pidana penjara itu?

Jual-Beli Rumah yang Mengandung Penipuan, dapat Dipidana

LEGAL OPINION

Question: Jika ada iming-iming yang menggerakkan orang lain untuk membeli atau menjual rumahnya, apa itu selalu bisa dituntut secara perdata (gugatan), tidak bisa dituntut secara pidana?

Bukan Hanya Kesengajaan yang dapat Dipidana, Namun juga Kelalaian

LEGAL OPINION

AMBIGUITAS KONSEP KESALAHAN TERKAIT PERBUATAN DAN MAKSUD BATIN PELAKU KELALAIAN, KONTEKS PIDANA

Question: Jika bertemu dengan istilah kesalahan dalam terminologi hukum pidana atau pemidanaan, itu artinya salah atau kesalahan dalam artian apa? Apa mungkin, ada orang yang punya maksud untuk tabrak orang lain di jalan sampai meninggal? Pihak jaksa bersikap seolah-olah terdakwa yang merupakan seorang pengemudi, memang punya maksud untuk menabrak pejalan kaki sampai tewas, padahal saling kenal saja tidak.

Bukti Pembayaran Pajak Berfungsi sebagai Dasar Kepemilikan Sebidang Tanah

LEGAL OPINION

Question: Bukankah katanya SPPT PBB tanah (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan) bukanlah alat bukti kepemilikan, kalau begitu bisa dong seseorang pembayar pajak PBB digugat oleh orang lain, meski SPPT memang tercantum nama yang bersangkutan?

Mogok Kerja Tidak Sah, Tidak Serta-Merta Dianggap Mengundurkan Diri Tanpa Pesangon

LEGAL OPINION

Question: Bukankah suatu mogok kerja yang tidak sah secara hukum ketenagakerjaan, otomatis si para buruh yang mogok tidak secara sah itu akan dianggap mengundurkan diri, sehingga boleh dipecat tanpa pesangon?

Unsur Primer Gugatan Wanprestasi di Pengadilan: Melanggar atau Tidak Memenuhi Prestasi yang Sebelumnya Diperjanjikan

LEGAL OPINION

Question: Yang namanya gugatan ingkar janji atau wanprestasi, unsur elementernya apa saja agar gugatan tidak menjadi mubazir sia-sia, dan menjadi tepat guna atau efektif untuk bisa secara rasional dikabulkan oleh hakim?

Memilih Pemimpin Negara (Presiden) yang Berintegritas

ARTIKEL HUKUM

Pemimpin yang tidak menepati janjinya saat kampanye pemilihan umum Kepala Daerah maupun Kepala Negara, atau yang bahkan sampai perlu ditagih janjinya oleh rakyat pemilih, sudah merupakan indikator nyata pemimpin yang tidak berintegritas. Integritas sangat terkait erat dengan konsitensi antara ucapan dan tindakan. Menepati janji, adalah kewajiban si pemberi janji, bukan kewajiban rakyat pemilih untuk menagih barulah janji demikian direalisasikan.

Terlepas dari segenap kontroversi Donald Trump, sang Presiden Amerika Serikat, namun dari segi integritas kebijakan dan sikap, beliau patut mendapat apresiasi dan acungan jempol. Betapa tidak, rakyat Amerika Serikat selaku pemilih telah dijanjikan berbagai kebijakan yang akan diambilnya bila terpilih sebagai presiden, maka segala kebijakan Donald Trump sekalipun menuai kontroversi dunia global internasional, namun segala kebijakan yang diambilnya dengan sepenuh hati (dan terkesan bersikukuh) tersebut adalah semata realisasi janji-janji kampanye yang direstui oleh rakyat saat pemilihan umum. Rakyat dengan demikian telah memberi restu sekaligus sebagai suatu “referendum” demokrasi saat memilih Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat.

Tiada Perselingkuhan Tanpa Perkawinan Kedua, Kerancuan Delik Pidana Perzinahan

LEGAL OPINION

Question: Sebetulnya selingkuh itu pidana atau bukan di mata hukum? Bagaimana dengan “kumpul kebo”, apakah bisa dipidana?

Perbedaan Kewajiban Menyerahkan Sebagian Bidang Lahan Kepada Pemerintah Daerah dan Pembebasan Lahan untuk Kepentingan Umum

LEGAL OPINION

Question: Bila pemilik tanah bukanlah perusahaan pengembang perumahan (developer), apa ketentuan sekian persen luas lahan harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dengan kriteria “fasilitas umum” dan “fasilitas sosial” (fasos dan fasum) juga diberlakukan? Bagaimana bila tujuannya untuk membangun pabrik perusahaan yang memang sangat luas rencananya disertai mess untuk karyawan?

PHK Karyawan yang Melanggar Prosedur SOP yang Membuat Rugi Perusahaan

LEGAL OPINION

TRIK / STRATEGI HUKUM AGAR UPAH PROSES TIDAK MEMBENGKAK MENCAPAI 6 BULAN: SEGERA AJUKAN GUGATAN PHK SERTA BAYARKAN UPAH SKORSING, DALAM 2 BULAN TERBIT PUTUSAN TANPA RESIKO DIBEBANI PEMBAYARAN UPAH PROSES

Question: Bagi seorang pegawai yang terang-terangan melanggar atau lalai menjalankan prosedur yang telah ditetapkan manajemen, sehingga perusahaan menderita kerugian besar, apa dapat dibenarkan si pegawai menuntut pesangon saat kami pecat?  Apa tidak salah, dirinya bukan takut kami tuntut ganti-rugi, justru berani menggugat perusahan meminta pesangon?

Membeli Tanah dengan Itikad Baik, Dilindungi oleh Hukum (Kepastian Hukum bagi Warga Masyarakat)

LEGAL OPINION

Question: Apa dan bentuk seperti apa perlindungan yang dapat diberikan oleh hukum pertanahan di Indonesia, bila seandainya pihak penjual bersekongkol seolah-olah objek tanah yang kami beli ada “cacat tersembunyi”?

Tagihan Membengkak Akibat Kelalaian Operator Menjual Nomor yang Sama Kepada Dua Pelanggan

LEGAL OPINION

ASPEK HUKUM MEMILIKI NOMOR TELEPON CANTIK OPRERATOR SELULER. WASPADAI MODUS OPERATOR NAKAL PREDATOR PULSA.

Question: Biila ada niat untuk beli nomor seluler yang cantik angkanya, apa nomor itu akan jadi milik kita setelah dibeli untuk seterusnya? Sebenarnya nomor seluler yang dijual operator dalam kartu perdana, itu menjadi milik pembeli atau tetap milik pihak operator? Apa tidak mungkin, ada nomor yang sama tapi oleh operator dijual ke banyak pembeli? Apa pernah terjadi sengketa di pengadilan, satu nomor seluler ternyata benar-benar dijual kepada beberapa pemakai seluler sehingga tagiihan menjadi membengkak?