Perampok Berpenutup Wajah, Pembuktian Pelaku yang Sukar

LEGAL OPINION

Question: Kalau ada perampokan bersenjata api, yang perampoknya pakai masker atau topeng, itu cara buktikan pelakunya gimana? Apabila dikemudian hari ada seseorang yang ditangkap karena punya senjata api secara ilegal, otomatis orang itu bisa jadi tersangka perampokan?

Kepala Divisi Turut Dipecat Karena Lalai Mengawasi Anak Buah

LEGAL OPINION

Question: Kalau ada pegawai yang bisa sampai buat kejahatan seperti pencurian di pabrik, artinya kan kepala divisinya ngak becus ngawasin anak buahnya. Lalai. Apa bisa kepala divisi ini juga turut dipecat oleh manajemen?

Pidana Memberi Keterangan yang Mengecoh dalam Akta Notaris

LEGAL OPINION

Question: Kalau memberikan informasi yang tidak lengkap, alias menutupi informasi penting saat meminta seorang notaris membuat akta, sehingga ada rekan bisnis yang pada akhirnya mengalami kerugian akibat akta itu, kategorinya apa di KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)?

Akta Otentik Namun Substansi Asli Tapi Palsu

LEGAL OPINION

Question: Apa mungkin, akta notarisnya betul asli, tapi isinya palsu? Soalnya ada dua akta, yang satu surat dari pemerintah, yang satu lagi akta notaris, tapi keterangan di dalamnya saling bertolak-belakang satu sama lain.

Kekayaan Korporasi Tercatat Nihil, Pengurus Tanggung Jawab Renteng

LEGAL OPINION

Question: Kalau hanya badan hukum yang diwajibkan bertanggung jawab terhadap pihak ketiga yang dirugikan oleh para pengurus badan hukum itu, maka akan sewenang-wenang sekali para pengurus berbuat kejahatan dengan berlindung dibalik badan hukum.

Apa betul tanggung jawab hukum sebuah badan hukum seperti koperasi, dapat dibenarkan bagi para pengurusnya untuk tidak tersentuh oleh hukum? Yang menjalankan operasional koperasi itu kan, tidak lain para pengurusnya.

Moral Hazard Mempailitkan Personal Guarantee Tanpa Menyertakan Debitor

LEGAL OPINION

Question: Di dalam kontrak pemberian fasilitas kredit modal usaha, ada disebutkan bahwa pemberi jaminan perseorangan melepas hak istimewanya untuk menuntut agar kreditor lebih dahulu menagih dari pihak debitor yang dijamin olehnya. Artinya kan, bisa secara serta-merta menagih dari sang pemberi jaminan perseorangan sekaligus mempailitkannya bila tagihan tidak dipenuhi mereka, bukan?

Pancasila sebagai Norma Tertinggi, Namun Tidak Memiliki Kekuatan Pengikat Maupun Pemaksa

ARTIKEL HUKUM

Mencoba mengganti Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), jelas merupakan pidana serius bernama “makar”—dan tidak lagi perlu diperdebatkan. Sejatinya mencabut izin Organisasi Massa (Ormas) yang bertentangan dengan ideologi bangsa, juga jelas merupakan hak prerogatif negara sebagai otoritas tertinggi—perizinan adalah “perikatan bersyarat batal” (yang dalam Undang-Undang tentang Ormas disebutkan bahwa Ormas harus berideologi Pancasila, yang artinya izin pendirian akan otomatis gugur bila bertentangan dengan norma yang ada).

Antara PHK & Kontribusi Kesalahan

LEGAL OPINION

Question: Kalau di kantor ada pejabat supervisor maupun quality control, apa bisa pegawai yang disalahkan sepenuhnya, sampai-sampai diancam pecat dengan alasan buat kelalaian saat proses produksi?

Salah Kaprah Hibah Murni Vs. Hibah Wasiat

LEGAL OPINION

Question: Yang ingin kami tanyakan adalah soal hibah, namun bukan hibah wasiat, karena sang penghibah masih hidup saat menghibahkan, jadi hibahnya seketika itu juga bukan dalam surat wasiat. Pertanyaannya, yang namanya hibah kan, sudah jelas mengurangi aset harta si penghibah.

Lalu, apa bisa begitu saja ketika sang pemberi hibah meninggal dunia, para ahli warisnya menggugat penerima hibah, meminta agar tanah hibah dikembalikan pada mereka? Memang apa ada larangan, atau aturan bahwa yang boleh menerima hibah hanyalah sanak saudara atau anak, diluar keluarga saudara tidak boleh menerima hibah?

Pimpinan dan Anak Buah dalam Tindak Pidana Penyalahagunaan Korporasi

LEGAL OPINION

Question: Kalau dalam tindak pidana korporasi, itu yang bisa kena ancaman penjara, pimpinan perusahaan, atau anak buah juga?

Ambiguitas Order Produksi dan PKWT

LEGAL OPINION

Question: Kalau misalnya selama ini pesanan dari pelanggan, sifatnya belum ada yang rutin, kebanyakan masih pesanan insidentil alias dasakan, apa bisa menjadi alasan untuk memekerjakan pegawai pabrik dengan sistem kerja kontrak?

Pemeriksaan Setempat oleh Hakim dalam Sengketa Tanah

LEGAL OPINION

Question: Jika ada pertikaian antara beberapa pihak yang sama-sama mengaku sebagai pemilik, seperti tumpang-tindih tanah, klaim-klaim sebagai pemilik yang pastinya akan dibantah pihak lain yang juga akan mengaku sebagai yang punya tanah, saat mengajukan gugatan, apa yang paling wajib ada untuk dibuktikan?

Izin Gangguan / HO, DIHAPUS dan DICABUT

LEGAL OPINION

Suatu Telaah Bencana Hukum Perizinan Terkait Keselamatan Hajat Hidup Orang Banyak

Question: Kalangan pengusaha mengapresiasi kabar dicabutnya peraturan yang selama ini selalu mewajibkan para pengusaha untuk memiliki dan memperpanjang izin gangguan mereka setiap beberapa tahunnya. Izin gangguan itu sering jadi ladang oknum untuk melakukan aksi pungli (pungutan liar) yang tidak sedikit nilainya dan membebani kalangan pelaku usaha. Apa berita dicabutnya HO, itu benar?

Digugatnya Keputusan Sidang Etik Kedokteran

LEGAL OPINION

Question: Tampaknya solusi untuk menghukum seorang dokter, selain lewat jalur hukum, adalah mengadu ke organisasi etik kedokteran agar dokter bersangkutan bisa dikenakan sanksi?

Akta Jual-Beli Fiktif Hak Atas Tanah

LEGAL OPINION

Question: Untuk mendalilkan bahwa akta jual beli rumah itu adalah tidak sah, apa harus lapor polisi dulu agar diselesaikan secara pidana dahulu sehingga ada putusan pidana yang menyatakan benar adanya penipuan atau sejenisnya terhadap akta jual beli itu?

Mengundurkan Diri dari Jabatan Vs. Mengundurkan Diri dari Perusahaan

LEGAL OPINION

Question: Sebenarnya yang namanya mengundurkan diri itu apa sih, maksudnya di mata hukum? Seringkali ada anggota manajemen perusahaan yang tercatat sebagai karyawan perusahaan sekaligus merangkap sebagai manajer atau supervisor, karena memang sebelum diangkat sebagai manajer ataupun supervisor, yang bersangkutan sudah lama bekerja di perusahaan.

Jadi bila mengundurkan diri dari jabatan itu, apa dimaknai juga sebagai mengundurkan diri dari kepegawaian suatu perusahaan? Seperti mirip di instansi pemerintah, ada pegawai struktural dan ada pegawai fungsional, di swasta juga modelnya sama aja seperti itu meski menggunakan istilah staf dan manajemen untuk membedakannya.

Wanprestasi Homologasi, artinya Pailit

LEGAL OPINION

Question: Bagaimana kiatnya, agar homologasi yang akan disepakati oleh debitor bersama para kreditor, dikemudian hari tidak menjadi bumerang bagi pihak kreditor?

Biaya Eksekusi Pengosongan Menjadi Beban Pembeli Rumah

LEGAL OPINION

Question: Apa biaya eksekusi pengosongan rumah yang telah kami beli, dapat dituntut dari pihak penjual jika ternyata rumah yang kami beli itu ada penghuni ilegal yang tidak mau menyerahkan rumah secara baik-baik kepada kami?

Choice of Law dalam Perjanjian Kerja di Kedutaan Besar Asing

LEGAL OPINION

Question: Sebenarnya kalau jadi pekerja di sebuah keduataan besar asing yang ada di Indonesia, apa dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan Indonesia? Katanya hukum yang berlaku di tanah kedutaan asing, maka hukum yang berlaku adalah hukum negara asing.

Penipuan Berkedok Pinjam-Meminjam Uang

LEGAL OPINION

Question: Orang pinjam uang untuk usaha, tapi tidak bisa kembalikan dana pinjaman, kan itu perdata, apa memang bisa dikriminalisasi jadi pidana penjara bila tidak bisa kembalikan uang pinjaman?

Hukum Pidana Penjual yang Menjual Kembali Barang yang Telah Terjual Lunas

LEGAL OPINION

Ada yang Tertipu maka ada Penipu, ada Penipu berarti ada Pidana Penipuan (Postulat Tindak Pidana Penipuan)

Question: Ada bacaan dari suatu media hukum, katanya penjual yang sudah terima uang dari pembeli yang bayar lunas, tapi kemudian si penjual malah jual kembali barang itu kepada orang lain, tidak bisa dipidana penipuan ataupun penggelapan. Apa betul gitu? Kok rasanya melukai etika bisnis kalau dibiarkan begitu?

Nanti akan makin banyak saja orang-orang yang jual barang, sudah dibayar, lalu seenaknya jual barang yang sebetulnya sudah dibeli itu kepada pihak lain (moral hazard). Orang mana takut digugat perdata. Penjual jahat hanya takut dipidana penjara. Yang namanya gugatan perdata (wanprestasi), itu seringkali cuma “menang diatas kertas”, justru menambah besar kerugian pembeli yang sudah tertipu harus habis waktu dan uang di pengadilan untuk gugat-gugat segala.

Tidak Punya Hak, Tapi Menuntut dan Menggugat

ARTIKEL HUKUM

Terdapat fenomena aneh yang kerapkali penulis jumpai di tengah masyarakat. Entah merupakan anomali, atau memang demikianlah watak sejati masyarakat / bangsa Indonesia. Sama halnya dalam kasus-kasus besar seperti gugatan perdata, banyak dijumpai gugatan absurb yang berakhir pada gugatan yang “ditolak” hakim, atau bahkan “digugat balik” oleh pihak lawan yang sejatinya lebih dirugikan oleh sang penggugat.

Seorang siswa sekolah dasar, mengadu pada sang guru, bahwa dirinya dijahili oleh siswa lain. Namun kemudian kawan sang siswa yang duduk di sebelahnya menimpali, “Tapi Bu Guru, dia ini lebih nakal dari anak yang dibilangnya nakal itu.”

Debitor Telah Melunasi, Kreditor Tamak Tetap Mengeksekusi Agunan Tanah

LEGAL OPINION

Question: Apa namanya bila kreditor tetap mengajukan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap jaminan tanah, meski sesungguhnya hutang debitor telah lunas, wanprestasi ataukah perbuatan melawan hukum?

Setya Novanto Tertangkap Basah, Namun Kebal Hukum

ARTIKEL HUKUM

Setya Novanto memang patut dijuluki sebagai pria “kebal hukum”. Bila selama ini kita pernah mendengar julukan “manusia kebal peluru”, maka Setya Novanto patut kiranya mendapat penghargaan “man of the year” karena prestasinya mempercundangi kasus “papa minta saham”, lolosnya jerat hukum dengan “memeti-eskan” status tersangka yang ditetapkan kejaksaan lewat aksi uji materiil yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi RI, berlanjut hingga diamputasinya kekuatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat aksi praperadilan yang diajukannya melawan penetapan status Tersangka terkait dugaan pelaku turut-serta dalam mega proyek korupsi e-KTP.