Hak Buruh atas Gaji Perusahaan Pailit Vs. Hak Kreditor Separatis

KREDITUR SEPARATIS VS. HAK NORMATIF BURUH

(UU HAK TANGGUNGAN VS. UU KETENAGAKERJAAN)

Question: Bila buruh menuntut pesangon dari perusahaan yang gagal bayar, sementara aset perusahaan tersebut telah diikat dengan hak jaminan kebendaan (hak tanggungan ataupun fidusia), maka kedudukan siapakah yang didahulukan oleh hukum di Indonesia?

Somasi bagi Debitor yang Menghambat Appraisal dalam Rangka Eksekusi Hak Tanggungan

FORMAT SOMASI BILA DEBITOR MENGHAMBAT PROSES APPRAISAL GUNA MELELANG AGUNAN ATAS KREDIT MACET

PERTANYAAN: Bagaimanakah menyusun somasi jika debitor wanprestasi tidak kooperatif ketika appraisal hendak melakukan proses appraisal atas aset agunan yang akan dilelang eksekusi?

Undang-Undang Kepailitan yang Mengamputasi Undang-Undang Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia

LEGAL OPINION KEPAILITAN DAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

PERMASALAHAN: 

Bagaimanakah kedudukan kreditor separatis pemegang hak jaminan yang diagunkan terhadap debitor pailit?

Debitor yang Menghalangi Appraisal dalam Rangka Kepentingan Lelang Kreditor Pemegang Hak Tanggungan

PERTANYAAN:  Bila aset jaminan debitor hendak dilelang, dimana ketentuan hukum lelang mensyaratkan adanya appraisal untuk nilai limit tertentu, namun debitor tersebut menghalang-halangi proses appraisal, sehingga petugas appraisal tidak dapat melaksanakan tugasnya, bagaimanakah posisi hukum kreditor?

Tracking System Terpidana / Narapidana di Indonesia

Dapatkah kita melacak / menelusuri status / posisi / keberadaan dari seorang terpidana?

Psychology Law Point of Review (MK Sample Case, Akil Mochtar Affairs)

This article tried to analyze the psychology of a judge products in court. Constitutional Court affairs by its chairman, Akil Mochtar, is a good example to examine. Enjoy this logical based research and this article open to any comment.

Karyawan Perusahaan dapat Beracara di Persidangan meski Bukan seorang Advokat, Legal Mandatory Undang-Undang Perseroan Terbatas

Question: Apakah karyawan dari suatu badan hukum dapat mewakili perusahaan bersidang di pengadilan meskipun bukan seorang advokat?

Tanggung Jawab Para Pemberi dan Para Penerima Surat Kuasa

QUESTION:  Bagaimana tanggung jawab Para Penerima Kuasa yang abai/lalai terhadap kewenangan maupun urusan yang diberikan kuasa terhadapnya, apakah bersifat tanggung jawab renteng atau dapat dibebankan secara individual salah seorang Penerima Kuasa? Bagaimana juga tanggung jawab sebaliknya, bila jumlah Pemberi Kuasa lebih dari satu pihak?

Hak Gugat tetap Melekat Pasca Merger maupun Konsolidasi

QUESTION:  Apakah perusahaan yang digabungkan atau dileburkan masih dapat memiliki hak menggugat pihak ketiga yang sebelum proses merger atau konsolidasi tekah melakukan perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bari perusahaan yang sebelumnya digabungkan atau dileburkan?

Surat Pemusatan NPWP PPn

QUESTION:  Apakah faktur pajak dapat dikeluarkan dengan NPWP PPn kantor pusat, sementara transaksi jual beli dilakukan oleh kantor cabang?

BRIEF OF ANSWER: Dapat dilakukan sepanjang memiliki surat sentralisasi / pemusatan NPWP PPn dari kantor pajak.

Tanggung Jawab Pemberi Kuasa Substitusi terhadap Perbuatan yang Dilakukan oleh Penerima Surat Kuasa Substitusi

QUESTION:  Apakah penerima kuasa yang melimpahkan kuasa kepada pihak ketiga dalam kaitan suatu Surat Kuasa (SK) Substitusi, bertanggung jawab atas setiap tindakan, baik kesengajaan atau lalainya, seorang penerima kuasa substitusi? Apa konsekuensi menandatangani SK yang mencantumkan lebih dari seorang penerima kuasa?

Sewa-Menyewa Rumah dan Aspek Hukumnya antara Penyewa dan Pemilik Rumah

QUESTION:  Apakah sebuah rumah yang berdiri di atas tanah hak milik pihak lain dapat disewakan oleh pemilik rumah kepada pihak ketiga tanpa seizin pihak pemilik tanah? Apakah rumah yang sedang dalam sengketa dapat disewakan, dan jika telah dihuni penyewa, apakah status sewa-menyewa harus diakhiri? Siapa yang menanggung biaya perbaikan dan perawatan rumah selama masa sewa berlangsung? Bagaimana status para penyewa bila rumah mengalami bencana alam? Bagaimana status penyewa bila hak atas rumah beralih pada pihak ketiga? Siapakah yang berwenang mengadili sengketaa sewa-menyewa rumah dengan penghuninya?

Direktur Tidak Membutuhkan Surat Kuasa dari Presiden Direktur / Direktur Utama

QUESTION:  Apakah seorang “direktur biasa” membutuhkan surat kuasa dari Presiden Direktur/Direktur Utama sebelum melakukan perbuatan hukum? Bagaimana dengan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum bagi kepala kantor cabang atau kantor representatif?

Nebis In Idem Tidak Berlaku Mutlak

QUESTION:  Apakah suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) berlaku untuk seumur hidup tanpa dapat diganggu-gugat kembali selain dengan upaya hukum luar biasa seperti Peninjauan Kembali (PK)?

Serikat Buruh Tidak Memerlukan Surat Kuasa dari Anggotanya dalam Melakukan Perjanjian Bersama dengan Perusahaan

QUESTION:  Was the Union (of Labor) need to take any Power of Attorney (PoA) from its member to sign the Collateral Agreement about layoff?

BRIEF OF ANSWER: Unfortunately, no definite answer, very dependently which Industrial Labor Court (PHI) jurisdiction domain of the company/factory. PHI Jakarta requires such PoA, but PHI Bandung (West Java) didn’t requires such a thing. There is grey area in labor law. Technical institution usually derogate the general provision that regulated by government.